Pontianak, BerkatnewsTV. Pj Gubernur Kalbar, Harisson memastikan kucuran dana proyek pengurangan emisi dari negara Eropa ke Kalbar sebesar Rp1 triliun akan digunakan untuk pelestarian lingkungan hutan di Kalbar.

“Rp1 triliun itu program selama 7 tahun dimana nantinya untuk pelestarian hutan kita dan memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungan hutan. Dan mensejahterakan mereka melalui pengembangan atau potensi-potensi yang ada di daerah tempat mereka tinggal,” kata Harisson.

Sehingga diharapkan dengan bantuan ini masyarakat Kalbar yang tinggal di lingkungan hutan atau di daerah hutan akan meningkat kesetaraannya. Namun tetap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Hal itu disampaikan Harisson saat Diskusi Penguatan Peran Para Pihak dalam Implementasi Proyek Green Climate Fund (GCF) pada Rabu (6/11) dengan menghadirkan para NGO lingkungan.

Dana Rp1 triliun atau 59,5 juta Euro tersebut hibah dari negara maju di Eropa, Jerman, Amerika, Perancis dan lain-lain melalui GCF.

Baca Juga:

• Pekan Konservasi Pertahankan Hutan Kapuas Hulu
• Kolaborasi Kelola Hutan Kota Teluk Akar Bergantung

Menurut Harisson, penyelesaian krisis lingkungan tentunya tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Tapi perlu dukungan dan kolaborasi semua unsur agar dapat mencapai hasil optimal. Termasuk unsur masyarakat dan kelompok masyarakat yang hadir dalam pertemuan hari ini.

“Jadi hari ini kita mengundang organisasi-organisasi pemerhati lingkungan untuk ikut terlibat dalam merencanakan apa yang harus dilakukan kedepannya. Dan tentu juga kita diawasi oleh negara pendonor terkait dengan penggunaan dana itu. Agar benar-benar sesuai dan tepat sasaran, efektif dan sesuai dengan tujuan mulia pemberian bantuan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar, Adi Yani mengatakan sasaran dari program ini terdapat pada 5 kabupaten.

“Jadi 5 Kabupaten ini kita sudah membuat WPK (Wilayah Penilaian Kinerja). Yaitu ada dari Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Kubu Raya dan Ketapang. Ini juga untuk kurang lebih 200 desa, jadi kalau memang tadi disampaikan Rp1 triliun kalau dibagi 7 Tahun dan dibagi 200 Desa kurang lebih hanya kurang lebih beberapa Milyar setiap Desa dan inilah kita coba terapkan,” terangnya.

Menurut Adiyani di dalam kawasan hutan ada yang namanya perhutanan sosial, hutan desa, hutan adat, hutan kemitraan, hutan tanaman rakyat .Ini yang nantinya diharapkan dapat menjadi penarik dan mendorong untuk mendapatkan pendanaan ini dan diluar dari kawasan hutan tentu ada misalnya desa ketahanan iklim.

“Ini yang kita dorong untuk kita sepakati dan ini juga nanti bukan kita (Pemerintah) yang melakukannya. Tapi mitra-mitra inilah yang nantinya mengawal kegiatan ini,” pungkasnya.(tmB)