Kubu Raya, BerkatnewsTV. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah merilis indeks MCP Kubu Raya tahun 2023 berada di angka 88.
Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) tersebut terungkap saat Deputi Koordinasi Supervisi KPK RI melakukan koordinasi supervisi kepada jajaran Pemkab Kubu Raya, Kamis (1/8) di Kantor Bupati Kubu Raya.
Pj Bupati Kubu Raya Sy Kamaruzaman pun menyatakan akan berupaya menaikan indeks MCP Kubu Raya diangka 92 di tahun 2024 ini.
“Penilaian indeks MCP Kubu Raya di tahun 2022 80 minus 8 dibandingkan tahun 2023 diangka 88. Akan tetapi menurut hasil review untuk saat ini kita berada di angka 90 sehingga targetnya bisa mencapai 92,” kata Kamaruzaman.
Karenanya tambah Kamaruzaman, kehadiran KPK RI ini menjadi motivasi dan komitmen seluruh stakeholder di Kubu Raya untuk menaikan hingga menjadi target 92.
“Tentu ini menjadi konsen kita untuk bisa menunjukkan bahwa tidak terjadi korupsi meskipun terjadi penurunan di tahun kemarin,” ujarnya.
Kamaruzaman berjanji akan memberikan apresiasi dan reward kepada stakeholder terkait apabila MCP Kubu Raya yang mencakup 8 area bisa meningkat nantinya.
Namun Kamaruzaman berharap indeks yang sudah mulai merangkak naik tidak langsung serta merta merasa puas.
“Tentu kita harus tingkatkan kinerja karena kita ini kan masih dalam proses on the track sampai pada Desember sehingga begitu dapat evaluasi perbaikan,” ujarnya.
Adapun 8 Area MCP tersebut mencakup perencanaan penganggaran, pengadaan barang jasa, optimalisasi pendapatan daerah dalam hal ini pajak, pengelolaan barang milik daerah, pelayanan publik, APIP dan manajemen ASN.
Baca Juga:
“Semua ini menjadi atensi kita dalam rangka mencegah terjadinya korupsi,” tegas Analis Tindak Pidana Korupsi Madya Deputi Koordinasi Supervisi KPK RI, Irawati ditemui berkatnewstv usai Korsup dengan Pj Bupati Kubu Raya dan Kepala OPD di Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (1/8).
Ia menjelaskan bicara keuangan maka dimulai dari proses perencanaannya. Bagaimana proses penganggarannya, bagaimana penggunaannya di dalam konteks pengadaannya, di dalam proses pengadaan pengelola dan segala macam.
“Termasuk bagaimana kualitas ASN harus kita dorong untuk menjadi lebih baik dan profesional,” terangnya.
Namun ia menambahkan, untuk hasil dari progres MCP tersebut dapat terlihat di awal tahun yakni Januari sebab belum dapat terlihat di sekarang ini. Akan tetapi akan ada penilaian sub indikatornya.
“Bicara mengenai MCP ini, monitornya sensor komprehension, proses input yang tidak ada korupsinya. Karena ini nanti KPK akan melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI),” ujarnya.
SPI ini ia sebutkan akan di potret dari masyarakat seperti dari pelayan publik yakni ASN.(rob)
