Gubernur Kalbar melantik Harrison sebagai Sekda Kalbar yang berhasil lolos seleksi terbuka beberapa waktu lalu
Gubernur Kalbar melantik Harrison sebagai Sekda Kalbar yang berhasil lolos seleksi terbuka beberapa waktu lalu. Foto: ist

Pontianak, BerkatnewsTV. Kepala Dinas Kesehatan Harrison akhirnya dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Harrison lolos open bidding pimpinan tinggi madya pada bulan September 2021 dengan nilai 87,97.

Ia berhasil menyisihkan enam nama lainnya yaitu Kepala Disperindag ESDM Kalbar Syarif Kamaruzaman dengan nilai total 87,63 dan Kepala Dinas Perhubungan Kalbar Ignasius IK dengan nilai total 86,21.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kalbar Alexander Rambonang dengan nilai 84,73, Sekda Landak Vinsensius dengan nilai 83,69, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Florensius Anum dengan nilai 81,96 serta Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Bintoro dengan nilai 77,21.

Penetapan Harrison sebagai Sekda Kalbar melalui SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Desember 2021.

“Saya tekankan dapat melakukan pengelolaan anggaran dengan baik, ikuti peraturan yang ada. Jangan pernah melakukan hal yang tidak sesuai terhadap anggaran,” tegas Gubernur Kalbar Sutarmidji disela pelantikan, Jumat (14/1).

Baca Juga:

Sebab disebutkan Midji gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Sekda sudah sangat memadai.

“Jadi jangan berpikir hal-hal yang tidak sesuai aturan. Tunjanga Sekda sudah lebih dari cukup apalagi tinggal di rumah dinas. Saya pastikan tidak pernah memberikan perintah untuk sebuah keputusan yang tidak sesuai aturan dan jangan saling melempar,” tegasnya.

Sutarmidji juga menginstruksikan untuk mengupayakan percepatan penyerapan anggaran dengan dan tidak membiarkan anggaran mengendap di kas daerah.

“Pertumbuhan ekonomi harus dipacu dengan baik agar masyarakat sejahtera. Termasuk memperhatikan kualitas belanja modal,” ujarnya.

Sementara itu Sekda Kalbar Harrison memastikan akan mempercepat proses anggaran termasuk tata kelola pemerintahan yang baik.

“Penyerapan anggaran memang harus sesuai aturan dan tata kelola pemerintahan apalagi kita sudah sering mendapatkan penghargaan,” ujarnya.

Langkah pertama yang dilakukan Harrison adalah melakukan evaluasi untuk proses pelelangan berbagai proyek pembangunan di setiap OPD agar dilaksanakan awal tahun.

“Sebab jika pelelangan dilakukan awal maka akan mempercepat penyerapan anggaran dan perputaran roda ekonomi,” jelasnya.(tmB)