Kayong Utara, BerkatnewsTV. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kayong Utara masih sangat rendah. Berdasarkan data yang dirilis BPS tahun 2020, PM Kayong Utara berada di angka 62,68 persen.
Menurut Bupati Kayong Utara Citra Duani, rendahnya IPM Kayong Utara tidak hanya dibebankan kepada pemkab semata melainkan juga menjadi tanggung jawab Pemprov Kalbar dan pusat.
Sebab hal ini dipengaruhi oleh berbagai sektor yang saling berkaitan, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Pengukuran IPM ini berdasar standar UNDP yg menggunakan tiga dimensi dasar yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup yang layak.”
Pernyataan Gubernur Kalbar terkait Pemkab Kayong Utara tidak serius dalam meningkatkan IPM, dibantah oleh Bupati Citra. Menurutnya pernyataan ini tidak elok diucapkan oleh Gubernur apalagi di publish di media.
“Saya selaku kepala daerah dikatakan tidak serius dan IPM Kayong terendah masih bisa tertawa. Pernyataan ini sangat disayangkan apalagi diungkapkan oleh orang nomor satu di Kalbar bahkan sampai di publish melalui media. Jika mengingatkan/mengoreksi kinerja kepala daerah, janganlah ekstrim dan provokatif. Masih banyak cara lain yang lebih bijak dan santun, di undang saja melalui rapat koordinasi untuk membahas beberapa persoalan daerah dan sama-sama dicarikan solusinya,” ujar Citra.
Citra menambahkan, menaikkan IPM secara signifikan bukan persoalan mudah seperti membalikkan telapak tangan.
Baca Juga:
“Untuk menaikkan IPM yang signifikan bukan bisa simsalabim, seperti membalikkan telapak tangan. Sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara 19 September 2018 lalu, kami selalu serius dan konsisten dalam melaksanakan program pembangunan sesui degan visi misi. Alhamdulillah sesuai data statistik IPM kita sejak tahun 2018 hingga 2020 kendatipun tidak meningkat signifikan tapi terus mengalami kenaikan. Tahun 2018 IPM kita diangka 61,82%, 2019 naik menjadi 62,66% d tahun 2020 meningkat lagi menjadi 62,68%,” bebernya.
Citra menjelaskan, selain sektor pendidikan dan kesehatan, kenaikan IPM juga sangat dipengaruhi oleh sektor pembangunan di bidang ekonomi, seperti ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, meliputi jalan/jembatan, listrik, air bersih, sarana komunikasi, sarana transportasi darat, laut dan udara, ketersediaan kesempatan kerja, daya beli masayarakat, pendapatan perkapita, pengendalian inflasi, sandang, pangan, perumahan dan lain sebagainya.
“Di bidang pendidikan dan kesehatan kita sudah melakukan langkah-langkah untuk terus menaikkan IPM, salah satunya adalah melanjutkan program pendidikan dan kesehatan gratis yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya antara lain, membantu sarana penunjang pendidikan bagi siswa SD dan SMP, melaksanakan kejar paket A, B dan C, melakukan bimbingan kepada ibu-ibu yang belum bisa baca tulis, meningkatkan kapasitas para guru, pengadaan guru honorer, penempat guru-guru SD dan SMP di daerah terpencil, dan di tahun 2021 ini untuk membantu kekurangan tenaga guru di daerah terpencil, kita bekerjasama dengan Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar sehingga mendapatkan delapan orang guru sukarelawan,” jelasnya.
Sedangkan untuk menambah jumlah lamanya sekolah dan menciptakan lapangan kerja, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memberikan beasiswa bagi pelajar ke beberapa perguruan tinggi, dengan prodi yang sesuai dan siap diterima pasar kerja, diantaranya Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) D3 dan D4 ikatan dinas tanpa tes cpns dan langsung di tempatkan Dinas Perhubungan KKU selama 5 tahun formasi sebanyak 15 orang.
Di sisi lain Pemkab Kayong Utara telah menyediakan tanah hibah untuk pembangunan gedung sekolah SMA/SMK sederajat di empat lokasi yaitu dua lokasi di Kecamatan Kepulauan Karimata, satu lokasi di Kecamatan Simpang Hilir, dan satu lokasi di Kecamatan Sukadana,
“Namun sangat disayangkan, usulan pembangunan gedung baru SMA/SMK tersebut ke Pemprov Kalbar setiap tahun sejak tahun 2018, hingga kini belum pernah di setujui,” ungkapnya.
Citra juga menjelaskan kendala yang dihadapi Pemkab Kayong Utara.
alam mendongkrak IPM di KKU ini adalah secara geografis dari jumlah luas wilayah sekitar 450.000 ha, 58 % nya masuk kawasan taman nasional, hutan lindung dan cagar alam laut. Hanya 42 persen lahan yang bisa di gunakan untuk lahan produktif. Hal ini berimbas pada terbatasnya upaya peningkatan PAD dan di perparah dengan ditariknya kewenangan sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan serta kelautan dan perikanan, dimana sebagian merupakan pemerintah pusat dan sebagian lagi pemerintah Provinsi Kalbar,” pungkasnya.(jap/tmB)
