Kubu Raya, BerkatnewsTV. DPRD Kubu Raya sepakat menolak mengganti Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Suharso seperti yang diinginkan DPD Partai Golkar Kubu Raya dan Partai Golkar Kalbar.
Keputusan itu dinyatakan dalam rapat paripurna DPRD Kubu Raya, Selasa (29/6) melalui sistem voting tertutup dengan menggunakan kertas suara.
Dari 41 anggota dewan yang hadir, 30 diantaranya tidak setuju Suharso diganti sedangkan 10 setuju dan 1 suara tidak sah.
“Ya hasilnya tidak setuju diganti karena berdasarkan dari anggota yang hadir mayoritas tidak setuju,” tegas Ketua DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah, Selasa (29/6).
Dijelaskan Agus, bahwa suara yang diberikan saat voting tersebut bukan merupakan suara anggota fraksi namun merupakan suara anggota DPRD.
“Jadi, tolong ini diluruskan. Jangan sampai ada salah paham dalam mencerna aturan tersebut,” tegasnya lagi.
Sebab disebutkan Agus mekanisme yang dilakukan DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 sehingga hasilnya merupakan keputusan lembaga.
“Tentu semuanya tetap kita kedepankan musyawarah mufakat. Dan prosesnya berjalan dengan tertib,” ucapnya.
Selanjutnya tambah Agus, DPRD Kubu Raya akan menyampaikan hasil paripurna tersebut kepada Gubernur Kalbar.
Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Yuslanik menyatakan DPRD dalam menjalankan setiap paripurna tetap berdasarkan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan.
“Artinya bukan kemauan DPRD sendiri. Tahapan sudah dilaksanakan sejak adanya usulan masuk ke lembaga ini dari partai. Sampai lah pada hari ini kita melaksanakan paripurna,” terangnya.
Terhadap hasil paripurna, Yuslanik apresiasi anggota dewan yang telah menjaga kondusifitas lembaga.
“Ini artinya teman-teman ingin DPRD sebagai lembaga penyelenggara pemerintah tetap harus kondusif,” ujarnya.
Sementara itu Suharso menyatakan tidak mempersoalkan dan legowo Golkar ingin menggantinya dari Wakil Ketua DPRD Kubu Raya.
“Sebab itu merupakan kewenangan partai, saya sebagai kader legowo dan menerima saja sepanjang sesuai AD/ART Partai. Dan berdasarkan mekanisme dan aturan yang ada di tatib DPRD,” jelasnya.
Baca Juga:
- Bangun Kejayaan Golkar, Adang: Pengurus Jangan Saling Sikut
- Golkar akan Gelar Musda Serentak Tujuh Daerah
Mantan Ketua DPD Golkar Kubu Raya ini akui belum mengatahui pasti alasan Golkar ngotot mencopotnya dari kursi Wakil Ketua DPRD.
“Tidak tahu apa alasannya. Demi Allah, saya tidak tahu sebabnya karena mereka juga tidak pernah memberikan penjelasan,” tuturnya.
Sebagai kader yang hampir 20 tahun aktif di Golkar, Harso merasa mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mematuhi setiap keputusan yang dibuat partai.
“Selama ini saya merasa sudah menjalankan tugas dan fungsi saya seperti diperintahkan partai dan melalui sumpah jabatan yang saya emban. Jika kemudian partai menilai ada yang kurang atau keliru, apapun sudut pandangnya saya juga harus ngomong apa, kita yang penting istiqomah menjalankan tupoksi saya sebagai unsur pimpinan,” pungkasnya.
Golkar sebelumnya telah menyiapkan pengganti Suharso sebagai Wakil Ketua DPRD Kubu Raya yakni Abdullah.
Ia merupakan kader baru Golkar yang terpilih sebagai anggota DPRD Kubu Raya dari dapil Sui Ambawang – Kuala Mandor B pada saat Pemilu Legislatif 2019 lalu.
Kasus Golkar melengserkan pimpinan DPRD juga pernah terjadi di tahun 2010 silam terhadap Gusti Kamboja yang saat itu sebagai Ketua DPRD Ketapang.
Ketua Harian Golkar Kalbar Adang Gunawan telah mengingatkan kepada kader Golkar untuk tidak saling menjatuhkan sesama kader.
“Tanpa ada perasaan iri atau saling menjatuhkan. Jangan saling sikut. Buat nyaman kepengurusan. Kesolidan menjadi kunci penting untuk mengembalikan kejayaan dan membawa kemenangan Partai Golkar,” tegasnya disela menutup Musda DPD Partai Golkar Kubu Raya Minggu (19/7) tahun lalu.
Bahkan Adang berharap tim formatur bisa merangkul semua kader tanpa pilih-pilih. Menarik orang-orang berpotensi sebagai generasi penerus dan mempererat hubungan dengan generasi senior untuk berdiskusi terkait masalah organisasi.
Ia meyakini energi baru ini akan menggema di seluruh Kubu Raya dan akan membawa suara yang diharapkan jika disertai dengan kerja sama.
Jika tidak mampu dilakukan, maka Adang memastikan DPD Partai Golkar Provinsi akan melakukan evaluasi kembali. Jika dilihat tidak sesuai dengan rencana kerja, maka pengurus pusat tidak segan untuk menindak bahkan menurunkan jabatan pengurus.(tmB/fan/rob)
