Wakil Bupati Kubu Raya bersama pimpinan DPRD saat rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi di DRPD terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2020
Wakil Bupati Kubu Raya bersama pimpinan DPRD saat rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi di DRPD terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD TA 2020. Foto: ist

Kubu Raya, BerkatnewsTV. Pemkab Kubu Raya memastikan tetap akan menindak lanjuti berbagai rekomendasi BPK RI terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2020 lalu.

Kepastian itu disampaikan Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo dihadapan anggota DPRD Kubu Raya saat rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kubu Raya atas pidato Bupati terhadap Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020, Senin (14/6).

Disebutkan Sujiwo hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Tahun 2020 tersebut antara lain berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, piutang, aset dan penganggaran.

“Tetap ditindak lanjut namun memerlukan waktu akan dilaksanakan secara bertahap,” janjinya.

Menanggai beberapa PU Fraksi DPRD, Sujiwo katakan akan dijawab secara umum yang kemudian dibahas bersama.

“Pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan fraksi-fraksi akan kami jawab secara umum, dan untuk pembahasan lebih rinci kiranya dapat dilakukan antara legislatif dengan eksekutif,” ujarnya.

Baca Juga:

Salah satunya disebutkan Sujiwo berkaitan pendapatan daerah. Dimana pada prinsipnya terus dilakukan melalui berbagai upaya. Seperti upaya menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

“Termasuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat,” terangnya.

Sementara untuk alokasi sektor pendidikan, Sujiwo memastikan telah dipenuhi sebesar 20 persen yang perhitungannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Alokasi tersebut meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Ditambahkan Sujiwo alokasi anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa fisik dan non fisik, seperti peningkatan kompetensi guru, assesment nasional dan pelayanan guru dan tenaga kependidikan.

“Pada prinsipnya, penempatan tenaga kesehatan yang berada di unit pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan SKPD dan unit SKPD, kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan, namun jika masih ditemukan ada pegawai yang belum memenuhi kompetensi dalam memberikan pelayanan akan dilakukan pembinaan dan peningkatan,” pungkasnya.(rob)