Ketua Pansus LKPJ DPRD Kubu Raya Lendeng Syahrani saat membacakan rekomendasi pansus
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kubu Raya Lendeng Syahrani saat membacakan rekomendasi pansus. Foto: ist

Kubu Raya, BerkatnewsTV. Pansus LKPJ Bupati Tahun 2020 telah merekomendasikan empat inti permasalahan pokok yang diharapkan menjadi perhatian serius Bupati Kubu Raya.

“Keempat hal pokok tersebut intinya berkaitan dengan kinerja OPD yang menjadi bahan perbaikan kedepan agar Kubu Raya terus lebih baik dan menanjak,” kata Ketua Pansus LKPJ DPRD Kubu Raya Lendeng Syahrani, Senin (3/5).

Rekomendasi pertama disebutkan Lendeng masih lemahnya koordinasi sehingga menghambat sinergisitas antar OPD dalam menjalankan program pembangunan.

Ia mencontohkan jika ada program ketahanan pangan. Dinas PUPR yang membangun infrastruktur, Dinas Perkebunan ingin mengembangkan perkebunan agar tidak tergerus serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang mencetak lahan pertanian saling tidak sinergis.

“Yang begini belum ada sinergisitas yang baik. Ego sektoral masih menonjol. Ini yang kita minta diperbaiki lah,” harapnya.

Selain itu tambah Lendeng, terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mesti digenjot agar tidak terjadi kebocoran.

Baca Juga:

Ia mencontohkan pembuatan bilboard dan pemasangan reklame yang menjamur di Kubu Raya. Ini harus dikelola dengan baik. Misalnya, jika ada partai politik yang ingin pasang reklame maka harus juga diatur mekanismenya, apakah berbayar atau tidak.

Begitu pula dengan besarnya angka Silpa. Menurut Lendeng hal ini menunjukan serapan anggaran yang tidak maksimal. Misalnya, alokasi DAU dan DAK yang terlambat maka sanksinya akan dikembalikan ke pusat.

“Maka yang harus diperbaiki adalah ketaatan dan ketepatan waktu merealisasikan program pembangunan agar serapan anggaran bisa meningkat,” jelasnya.

Memang diakui Lendeng masih banyak OPD yang juga memiliki kinerja baik dan bagus. Namun Pansus berharap Bupati mengevaluasi kepala dinas yang tidak menunjukan kinerja baik.

“Kita maklumi jika tahun lalu dikarenakan pandemi covid. Dan ada OPD yang sudah maksimal namun hasilnya tidak maksimal. Ini yang harus dicarikan strategi untuk menyiasatinya agar tidak terlena dengan pandemi covid-19 sehingga pembangunan dapat terus berjalan,” pungkasnya.(rob)