loading=

Bandara Singkawang Rp4 Triliun, Husen: Duit Darimana, 41 Investor Belum Satu pun MoU

Walikota Singkawang beserta puluhan investor berasal dari dalam hingga luar negri melakukan peninjauan lokasi bandara waktu lalu
Walikota Singkawang beserta puluhan investor berasal dari dalam hingga luar negri melakukan peninjauan lokasi bandara waktu lalu. Foto: dok BerkatnewsTV

Singkawang, BerkatnewsTV. Fraksi Partai Hanura DPRD Singkawang mempertanyakan pembangunan Bandara Singkawang. Mulai dari sumber pendanaan, keseriusan investor maupun ijin kawasan.

Juru bicara Fraksi Partai Hanura, Husen mengatakan saat Pandangan Umum (PU), fraksinya menanyakan ke Wali Kota sumber pendanaannya.

“Dananya kan sampai Rp4 triliun lebih, dapat duit darimana sebanyak itu,” tanyanya heran. 

Kalaupun pembangunannya menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mestinya sudah ada kejelasan.

Namun ia katakan dari 41 calon investor yang datang ke Singkawang waktu lalu, sampai sekarang belum ada satu pun yang telah melakukan MoU. 

“Belum ada satu pun,” pungkasnya.

Baca Juga:

Selain itu sambung Husen, Fraksi Hanura juga mempertanyakan terkait izin Military Training Area (MTA) dari TNI-AU.

“Ditengah-tengah masyarakat menjadi pembicaraan sehingga kami sebagai anggota dewan mempertanyakannya kepada Wali Kota. Betul tidak masih ada masalah mengenai MTA,” ucapnya. 

Hal ini sehingga Fraksi Partai Hanura menyatakan abstain terhadap Raperda nama bandara Singkawang yang telah disepakati yakni Singkawang Airport pada Jumat (3/7 kemarin.

Wali Kota, katanya, mengakui sudah melakukan koordinasi dan sebagainya tetapi tidak ada penjelasan bahwa koordinasinya itu apakah sudah mengantongi izin mengenai penggunaan area itu sampai sekarang. 

“Artinya masalah MTA inikan bisa menjadi ganjalan ke belakang,” ia mengingatkan.

Sementara itu Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie memaklumi dan mengerti jika ada anggota dewan yang bertanya dan menolak raperda.

“Mereka menolak itu merupakan hak mereka, dan mereka punya alasan mengapa mereka menolak,” pungkasnya. 

Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan katanya, ketika menjadi anggota DPRD bagaimana mereka memperjuangkan apa yang menjadi kemauan demi kesejahteraan masyarakat.(mzr)