Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan langsung Surat Keputusan (SK) Pimpinan DPRD Kalbar pada Senin (11/11) di Jakarta. Foto: Ist

Pontianak, BerkatnewsTV. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan langsung Surat Keputusan (SK) Pimpinan DPRD Kalbar pada Senin (11/11) di Jakarta.

Empat pimpinan definitif DPRD Kalbar itu diminta langsung untuk menerimanya. Keempatnya antara lain M Kebing L sebagai Ketua DPRD (Fraksi PDIP) dan tiga orang Wakil Ketua yakni Prabasa Anantatur (Fraksi Golkar), Suryansyah (Fraksi Gerindra) dan Sy Muhammad Amin (Fraksi Nasdem).

“Selain Kalbar juga ada dari pimpinan definitif DPRD Aceh dan Maluku Utara yang bersama-sama dengan kita menerima SK,” kata anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Golkar Prabasa Anantatur kepada BerkatnewsTV, Senin (11/11).

Prabasa yang juga calon Wakil Ketua DPRD Kalbar ini, mengatakan banyak hal yang menjadi arahan dari Mendagri Tito Karnavian kepada para pimpinan DPRD.

“Antara lain terkait dengan lima program utama Presiden Jokowi seperti di peningkatan kualitas SDM, reformasi birokorasi, pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi,” bebernya.

Mendagri kata Prabasa berharap DPRD bersama pemerintah daerah dapt mendukung program Presiden melalui alokasi anggaran di APBD.

Mendagri Tito Karnavian bersama Prabasa Anantatur Calon Wakil Ketua DPRD Kalbar

Disamping itu Mendagri sambung Prabasa juga memberikan arahan seputar pelaksanaan pilkada maupun pemilihan langsung yang dinilai berdampak luas terhadap sosial masyarakat maupun anggaran.

“Memang ada sisi baiknya namun banyak juga kekurangannya dan menimbulkan mudaratnya bagi masyarakat ditambah lagi biaya yang besar. Arahan beliau jangan sampai kita terpecah belah karena pilkada dan pemilihan langsung,” jelasnya.

Berkaitan dengan aspirasi masyarakat kata Prabasa, Mendagri mengingatkan agar menjadi perhatian DPRD untuk diakomodir dalam APBD terutama yang berkaitan dengan infrastruktur.

“Seperti desa mandiri yang menjadi program Gubernur Kalbar juga disambut baik oleh beliau karena dinilai untuk peningkatan IPM,” ujarnya.

Seputar investasi disebutkan Prabasa juga menjadi point penting arahan Mendagri. Sebab hal itu juga dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah.

“Beliau berpesan agar jangan sampai investasi terhalang oleh peraturan daerah. Namun investor tetap mengikuti aturan daerah juga karena banyak juga nilai positifnya ketika invstasi masuk,” terangnya.

Seperti membuka lowongan pekerjaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Apalagi di era persaingan globalisasi yang semakin ketat.

“Ini menurut beliau hendaknya menjadi perhatian DPRD untuk menyederhanakan regulasi daerah seperti perda. Jangan selalu berganti,” harapnya.

Setelah SK diterima maka disebutkan Prabasa yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar ini, besok akan dilakukan gladi resik pelantikan pimpinan defintif DPRD Kalbar.

Rencananya pelantikan pada hari Rabu tanggal 13 November lusa. Setelah itu pimpinan DPRD langsung gelar rapat bersama pimpinan fraksi untuk meminta memasukan nama-nama anggotanya dalam komisi.

Malam harinya, dilakukan paripurna penetapan anggota komisi dan anggota Pansus Tatib. “Jadi, dalam sehari itu kita akan bekerja secara maraton,” kata Prabasa.(rob)