Pontianak, BerkatnewsTV. Tujuh orang pakar dari kalangan akademisi perguruan tinggi dilibatkan untuk melakukan identifikasi penyebab kebakaran hutan dan lahan, memetakan wilayah rawan, serta merumuskan strategi mitigasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kalbar.
“Upaya pencegahan perlu dirancang secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memicu dan memperluas kebakaran. Pendekatan berbasis data dan hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah menentukan langkah antisipasi yang lebih terukur sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan,” kata Gubernur Kalbar, Ria Norsan.
Norsan mengundang para pakar tersebut di Rakor Strategis Pencegahan dan Mitigasi Karhutla pada Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, penanganan karhutla tahun ini menghadapi tantangan akibat fenomena El Niño dan musim kemarau panjang yang menyebabkan minimnya curah hujan di sejumlah wilayah.
“Kondisi ini menuntut penanganan yang komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul,” tegasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, luas karhutla di Kalimantan Barat pada periode 1 Januari hingga 31 Juli mencapai sekitar 38.310,86 hektare.
Baca Juga:
- Anggaran Karhutla Rp20 Miliar Kubu Raya Masih Dirumuskan
- Prabowo Intruksikan Kapolri Usut Pelanggaran Karhutla. Tidak Ada Ampun Sekarang
Kabupaten Ketapang menjadi salah satu wilayah dengan dampak kebakaran terluas. Sejumlah wilayah lainnya juga menjadi perhatian dalam upaya penanganan dan pengendalian karhutla.
Dari sisi ekologis, Kalimantan Barat memiliki luas daratan sekitar 14,73 juta hektare, dengan kawasan hutan seluas 8,32 juta hektare dan areal penggunaan lain (APL) sekitar 6,33 juta hektare.
Kalbar juga memiliki kawasan mangrove sekitar 162.516 hektare, lahan gambut sekitar 2,8 juta hektare, serta 124 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
“Karenanya penting perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut sebagai bagian dari strategi jangka panjang penanganan karhutla. Pengelolaannya perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait,” tambah Norsan.
Ia juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah serta bupati dan wali kota terkait untuk memastikan proses pemadaman dan pendinginan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara dituntaskan.
“Saya minta seluruh perangkat daerah tetap siaga dan terus memantau kondisi di lapangan meskipun api telah padam. Langkah ini penting untuk mencegah munculnya kembali titik api di wilayah masing-masing,” tegas Norsan.(tmB)
