Pontianak, BerkatnewsTV. BPK RI Perwakilan Kalbar telah melakukan pemeriksaan terhadap belanja daerah di Pemprov Kalbar. Sejumlah temuan dan catatan telah disampaikan BPK RI.
Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kalbar, Hendra meminta seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti setiap temuan maupun catatan pemeriksaan secara tepat dan terukur terhadap belanja daerah.
Menurutnya langkah tersebut diperlukan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Pemeriksaan ini harus kita jadikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Setiap catatan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bersama agar pengelolaan belanja daerah semakin baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya saat memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Senin (5/10/2026).
Entry Meeting merupakan bagian penting dalam rangkaian pemeriksaan untuk menyampaikan hasil sementara pemeriksaan sekaligus memperoleh tanggapan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap berbagai hal yang menjadi perhatian selama proses pemeriksaan.
Baca Juga:
Hendra katakan setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan daerah.
“Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi,” tegasnya.
Hendra pastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Koordinasi antara perangkat daerah dan pihak pemeriksa juga dinilai penting untuk memastikan proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dapat dilakukan secara optimal, ” ujarnya.
Melalui Entry Meeting tersebut, seluruh catatan pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh perangkat daerah terkait.
“Dengan demikian, hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ” pungkasnya. (tmB)
