Pontianak, BerkatnewsTV. Pejabat pengadaan barang dan jasa di Kalbar diingatkan harus profesional, transparan, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuannya untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan proses hukum.
“Saya tidak ingin bapak dan ibu memakai rompi oranye. Pekerjaan ini memang memiliki risiko, tetapi risiko tersebut bisa kita hindari apabila seluruh proses dijalankan dengan baik dan benar. Saya ingin kita semua bekerja dengan tenang dan selamat,” harap Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan saat membuka rakor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Kamis (19/11/2026).
Krisantus juga mengingatkan seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan untuk menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Baca Juga:
- Kumpulkan Kepala Daerah di Kalbar, KPK Ingatkan Pengadaan Barang dan Jasa Rentan Korupsi
- Diawasi KPK dan APH, Perangkat Daerah di Kalbar Jangan Main-Main Dengan Pengadaan Barang dan Jasa
“Sebagai pemerintah, kita harus bekerja dengan baik dan benar. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan justru menimbulkan persoalan karena tidak mengikuti aturan,” tegasnya.
Ia meminta setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan agar terhindar dari praktik penyimpangan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Sebagai pemimpin, saya akan berupaya melindungi dan mengayomi pegawai yang bekerja dengan baik. Siapa pun orangnya, selama menjalankan tugas dengan benar dan sesuai aturan, tentu harus kita lindungi,” ujarnya.
Krisantus juga menekankan peningkatan kualitas tata kelola pengadaan tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen administrasi.
“Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi. Tugas bapak dan ibu sangat menentukan waktu pelaksanaan, kualitas, dan kuantitas hasil pembangunan yang nantinya dinikmati masyarakat,” ujarnya.(rob)













