Pontianak, BerkatnewsTV. Puluhan sopir truk yang mengatasnamakan Persatuan Sopir Kalimantan Barat melakukan aksi demo ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat lantaran sering kali kesulitan mendapatkan solar di SPBU.
Kepada Gubernur Kalbar Ria Norsan, para supir ini mengadukan permasalahan yang terjadi di lapangan terkait penggunaan BBM jenis solar.
Bahkan mereka mengungkapkan telah terjadi berbagai penyimpangan yang dilakukan mulai dari SPBU, pelansir, oknum masyarakat sekitar hingga aparat keamanan seperti oknum TNI dan Polri.
“Bermacam-macam motif kenakalan SPBU ini jadi ndak bisa saya jelaskan satu per satu. Tapi di lapangan yang biasa terlihat ada Kerjasama dengan pelansir, masyarakat sekitar. Sehingga kami biasa sulit mendapatkan solar berhari-hari dan harus antre. Termasuk harga bahkan ada yang diatas HET,” ungkap Korlap aksi, Daeng Ali diwawancarai, Senin (27/7/2026).
Sopir lain mengungkapkan sulitnya mendapatkan solar tak terlepas dari oknum aparat hukum TNI dan Polri yang ikut terlibat di dalamnya.
“Ada juga oknum aparat hukum yang ikut bermain di dalam BBM ini. Kami minta lah agar Polda Kalbar menindak tegas,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan sering kali terjadi pembiaran oleh aparat hukum terhadap SPBU yang jelas-jelas melakukan penyimpangan BBM solar.
“Bahkan ada juga SPBU yang harganya diatas HET pak. Ini kan sangat aneh. Kalau SPBU itu tidak ada minyak kami terpaksa mengisi di eceran yang harganya Rp15 ribu. Termasuk ada juga truk yang menggunakan barcode bisa lebih dari satu. Jadi mohon ini ditertibkan,” tambah sopir lainnya.
Dalam aksi itu, sopir membacakan 9 tuntutan antara lain realisasikan janji penyelesaian kelangkaan solar di Kalbar. Kemudian bentuk tim terpadu pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Baca Juga:
Selain itu sopir juga menuntut agar dilakukan tindakan tegas terhadap SPBU, pelangsir, dan seluruh pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Terpenting lagi tuntutan sopir adalah usut tuntas oknum apparat anggota TNI dan Polri, pengelola SPBU, maupun pihak lain yang terlibat mafia BBM.
Sopir juga menuntut jaminan ketersediaan solar subsidi bagi abgkutan yang berhak. Selain itu juga mewujudkan distribusi BBM yang mudah, adil, transparan, tepat sasaran dan bebas percaloan.
Langkah Pemprov Kalbar Tekan Penyimpangan BBM
Sementara itu Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyatakan pihaknya telah berusaha untuk menekan terjadinya penyimpangan BBM khususnya solar, diantaranya penambahan kuota kepada BPH Migas, membentuk satgas pengawasan hingga mengeluarkan edaran gubernur untuk penggunaan BBM subsidi
“Jadi, dari awal ketika persoalan minyak langka sudah banyak kami lakukan supaya tertib dan meminimalisir penyimpangan BBM. Ini lah kewenangan yang bisa kami lakukan,” ungkapnya.
Norsan pun meminta kepada para sopir untuk melaporkan jika ada oknum melakukan penyimpangan BBM. “Kalau ada yang tahu cepat segera laporkan. Apa yang bapak rasakan saya paham, akan tetapi kata orang ingin hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Karena ada punya kewenangan yaitu Pertamina. Kami hanya bisa menyampaikan agar Pertamina bertindak tegas,” jelasnya.
Norsan menyatakan mulai besok menindak lanjuti keluhan yang disampaikan para sopir.
“Kita akan tindak lanjuti dan koordinasikan bersama pihak terkait. Yang penting, kita ingin agar BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan masyarakat yang memang berhak, khususnya para sopir angkutan umum dan angkutan barang, dapat memperoleh akses yang mudah dan adil,” pungkasnya.(rob)
