Pontianak, BerkatnewsTV. Kalimatan Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang masuk dalam kategori rawan terjadi karhutla.
Kementerian Lingkungan Hidup mencatat terdapat 14 kabupaten/kota di Kalbar yang rawan karhutla. Dengan total 463 desa berisiko tinggi yang sebagian besar berada di kawasan gambut, sehingga membutuhkan perhatian khusus.
Luas lahan gambut yang mencapai sekitar 2,7 juta hektare atau 19 persen dari wilayah provinsi semakin memperbesar kerentanan apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Kita tidak boleh lagi reaktif, pencegahan harus menjadi garda terdepan karena di situlah kunci pengendalian karhutla sekaligus kontribusi nyata terhadap penurunan emisi,” kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq saat konfrensi pers usai apel kesiapsigaan bencana karhutla di halaman kantor Gubernur Kalbar pada Kamis (16/4/2026).
Karenanya Hanif berharap langkah konkret yang didorong mencakup penguatan pencegahan berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Serta peningkatan edukasi publik secara masif agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Upaya ini diperkuat melalui pembangunan sekat kanal, revitalisasi gambut, serta pemantauan intensif titik panas dan kondisi cuaca,” terangnya.
Hingga awal April 2026, jumlah titik panas di Indonesia mencapai 3.563 dan menunjukkan tren peningkatan lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan Riau dan Kalimantan Barat sebagai wilayah paling rawan.
Baca Juga:
- Luas Karhutla di Kalbar Tertinggi di Indonesia
- Potensi Karhutla di Kalbar Masih Tinggi, Kuburan Ikut Terbakar
Pantauan tinggi muka air tanah (TMAT) di sejumlah wilayah seperti Pontianak, Singkawang, dan Kubu Raya berada pada level rawan, yaitu antara -80 hingga -40 cm, yang menandakan kondisi gambut mudah terbakar. Dalam kondisi ini, penguatan pengelolaan air dan langkah pencegahan dini menjadi sangat krusial untuk menekan potensi kebakaran.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Kalimantan Barat terjadi pada Juni hingga Agustus 2026. Sehingga kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini di seluruh wilayah rawan.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, menekankan pentingnya langkah antisipatif sebelum kebakaran terjadi. Termasuk melalui sistem peringatan dini dan operasi modifikasi cuaca.
“Sebelum kebakaran terjadi, BMKG telah memberikan peringatan, dan BNPB siap melakukan intervensi melalui teknologi modifikasi cuaca,” ujarnya.
Ia sebutkan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi prioritas nasional di tengah meningkatnya risiko kebakaran tahun ini.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengedepankan pencegahan sebagai solusi permanen. Sekaligus mendukung target penurunan emisi dan Net Zero Emission 2060.(rob)
