Kubu Raya, BerkatnewsTV. Bupati Kubu Raya Sujiwo melakukan mutasi dan merotasi terhadap 10 pejabat di lingkungan Pemkab Kubu Raya. Satu diantaranya adalah Kepala Dinas PUPR Sapriadi.

Sapriadi sempat berlawanan dengan Sujiwo terkait kebijakan proyek pembangunan infrastruktur khususnya Jalan di Kecamatan Rasau Jaya menuju Sui Bulan. Sujiwo berkeinginan agar pembangunan jalan tersebut masuk dalam program TMMD yang berkolaborasi dengan TNI. Akan tetapi, Sapriadi berkeinginan proyek pembangunan tersebut tetap dikerjakan oleh kontraktor.

“Bagi saya tidak ada dinas tempat basah dan tidak basah. Ga ada itu, yang dinas air dan mata air semuanya sama karena dibentuk oleh negara dan memiliki fungsi masing-masing dan diatur oleh peraturan dan perundang-undangan,” tegas Sujiwo.

Menurut Sujiwo merotasi pejabat di Dishub merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh pejabat baru. Sebabnya penerangan jalan menjadi urutan kelima, yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti akses penyeberangan di daerah pesisir yang diharapkan lebih optimal.

Baca Juga:

• Satu Lagi Jabatan Eselon II di Kubu Raya Kosong
• Berikut 8 Pejabat Kubu Raya Hasil Open Bidding. Tiga Kadis Dimutasi

“Seperti Terentang, Teluk Empening, Sukalanting, Sui Bulan, padang tikar, Kubu serta optimalisasi dermaga-dermaga. Nah inilah tantangan besar di perhubungan untuk segera menyikapinya,” ucapnya, usai pada kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat fungsional, Jumat (16/5).

Keberadaan pejabat tinggi mengisi OPD lain baginya hal yang lumrah. Ia menilai, tidak ada OPD yang bersifat tempat basah.

Ia menyatakan amanah dan tanggung jawab pejabat tidak hanya semata-mata menempati kedudukan strategis lebih dari itu sebuah amanah juga menyangkut janji yang telah terikrar dalam kepercayaan agama sehingga menjalankan amanah bagian menjalankan ibadah kepada Tuhan-nya.

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin menekankan ke ASN yang menjabat untuk bekerja maksimal. Tugas dan fungsi mesti berjalan sebaik mungkin. Roda penyelenggaraan pemerintahan wajib di dukung semua pihak.

“Karena, bagaimana pun juga Bupati tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan dari semua pihak termasuk OPD,” imbuhnya.(dian)