Kubu Raya, BerkatnewsTV. Pansus LKPj DPRD Kubu Raya mengkritisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum maksimal menunjukan kinerjanya.
Penilaian itu setelah Pansus membahas hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019 bersama sejumlah OPD terkait.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun tapi silpa nya naik. Jelas ini menunjukan kinerja dari OPD terkait belum maksimal,” kata Ketua Pansus LKPj TA 2019 DPRD Kubu Raya, M. Amri kepada BerkatnewsTV, Selasa (12/5).
Menurut Amri, gambaran ini menunjukan progres pencapaian pemerintahan Muda – Jiwo di tahun pertama harus dilakukan evaluasi dan perbaikan besar-besaran.
“Harus ada perencanaan yang matang, penyusunan program yang rapi maka pelaksanaannya akan lebih bagus. Maka ini harus ada punisment dari kepala daerah. Tentu ini juga dibarengi reward terhadap OPD yang memberikan progres bagus,” tuturnya.
Dari 11 indikator pajak daerah dan 3 retribusi daerah, menurut Amri sektor retribusi perijinan tertentu yang anjlok drastis.
“Seperti perijinan IMB masih banyak terdapat keluhan dari pelaku usaha karena bertele-tele pengajuannya,” imbuhnya.
Selain itu Amri juga menyorot Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menurun dikarenakan serapan anggaran tidak maksimal. Lagi-lagi penyebabnya perencanaan yang tidak matang.
Amri menyarankan agar Pemkab Kubu Raya melakukan pembenahan dan perbaikan agar PAD bisa meningkat.(rob)
