Kubu Raya, BerkatnewsTV. Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengintruksikan kepada seluruh pemerintahan desa di Kubu Raya untuk menyelesaikan RKPDes dan APBdes pada setiap tahunnya.
Intruksi ini dalam rangka untuk mensinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun maupun penyesuaian terhadap APBD Kabupaten.
“Jadi, RKPDes dan APBDes kita minta sudah disampaikan oleh pihak desa selambat-lambatnya bulan Desember, jadi sama dan selaras dengan APBD kabupaten,” harapnya.
Muda tidak ingin RKPDes dan APBDes yang disusun dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan tahun depan.
Sebab ini akan berdampak terhadap keterlambatan pencairan dan proses pembangunan desa. Dan tidak ada lagi terjadi Silpa. Sehingga Januari sudah berjalan.
“Nantinya Pokja akan bekerja dan proaktif. Kita tidak bisa menunggu. Di bulan September sudah harus asistensi dan bulan Desember sudah disahkan bersama BPD kemudian disampaikan ke Pemda,” tegasnya.
Sanksinya dikatakan Muda pasti diberlakukan seperti yang juga diterapkan terhadap kabupaten. Tentunya ini juga akan merugikan pihak desa dan masyarakat desa itu sendiri.
Sementara itu DPRD Kubu Raya menyambut positif intruksi bupati kepada pemerintah desa untuk penyusunan, pembahasan dan penyampaian RKPDes maupun APBDes harus tahun sebelumnya.
“Ini sangat bagus sekali penyaluran ADD dan DD bisa dilaksanakan awal tahun. Tujuannya agar jangan sampai terlambat lagi,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin.
Sebab dikatakan Jainal, keterlambatan pencairan ADD dan DD sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa. Mengingat pembangunan sering kali dimulai pada pertengahan tahun setelah ADD dan DD cair.
“Apalagi dalam UU Desa dan Permendagri nya memang telah mewajibkan RKPDes dan APBDes untuk berikutnya harus tahun sebelumnya, sama dengan APBD. Bukan di tahun bersangkutan. Persepsi yang keliru ini harus diluruskan jangan sampai berlarut-larut,” terangnya.(rob)
