Sanggau, BerkatnewsTV. Kawasan perbatasan di Entikong memilik peran penting dan potensi besar bagi daerah khususnya Sanggau. Namun dibalik itu, berbagai persoalan kerap muncul dengan adanya tindak kejahatan konvensional.
Menurut Sekda Pemkab Sanggau, Aswin Khatib potensi besar di perbatasan ini tidak akan pernah terwujud menjadi kemakmuran jika pemerintah daerah berjalan sendirian dalam kesunyian birokrasi.
Sebab wilayah perbatasan adalah sebuah ekosistem yang kompleks, melibatkan multi-sektoral, dan sarat akan dinamika. Jika ego sektoral dan arogansi wewenang masih dikedepankan, maka seluruh langkah strategis kita dipastikan akan membentur dinding buntu.
“Oleh sebab itu, manajemen kolaboratif bukan lagi sekadar pilihan alternatif atau jargon pelengkap pidato. Manajemen kolaboratif adalah sebuah keharusan mutlak. Kita harus mampu mengorkestrasikan seluruh kekuatan dan instrumen yang kita miliki,” terangnya saat FGD di PLBN Entikong, Jumat (5/6/2026).
Baca Juga:
- Jaksa Perbaiki SD di Perbatasan RI – Malaysia
- Pedagang di Perbatasan Entikong Sepi Pembeli dari Malaysia
Manajemen kolaborasi menurut Aswin sangat penting untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang lebih baik. Pemerintah Pusat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan pembuat regulasi utama melalui Bea Cukai, Imigrasi, TNI/Polri, BNPB, dan Bappenas harus sejalan beriringan dengan Pemerintah Provinsi yang bertindak sebagai jembatan emas yang menyinkronkan kebijakan makro antar-wilayah agar tetap selaras sementara Pemerintah Kabupaten selaku pengelola langsung di lapangan yang paling memahami detak jantung potensi lokal serta kebutuhan riil warga perbatasan Sanggau.
“Perbatasan tidak boleh lagi diletakkan di belakang. Perbatasan adalah etalase utama negara, sebuah beranda depan yang harusnya megah, sekaligus “gerbang rezeki” yang menyimpan potensi ekonomi luar biasa yang mampu menjadi motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Sanggau,” ujarnya.
Begitu juga dengan Malaysia, sambung Aswin karena mitra strategis dalam aspek perdagangan, pariwisata lintas batas, sekaligus penjaga stabilitas keamanan bersama, termasuk juga pihak swasta yang memiliki peran yang tak kalah pentingnya investor, dan masyarakat adat sebagai motor penggerak ekonomi riil dan penyokong utama sektor UMKM lokal.
“Ingatlah, jika kita gagal membangun jembatan kolaborasi ini kita harus bersiap menelan konsekuensi pahit. Kita akan membiarkan maraknya penyelundupan ilegal, memelihara kemiskinan warga yang menetap dan membiarkan PAD kita terus kerdil tanpa pertumbuhan,” pungkasnya.(pek)
