KPU Harus Cabut Keputusan 731/2025. Harga Mati Transparansi Pemilu, KPU Jangan Menjadi Alat Kekuasaan
Direktur Eksekutif DEEP, Neni Nur Hayati mendesak dicabutnya Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden karena dinilai sebagai langkah mundur demokrasi. Foto: tmB/berkatnewstv
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Kubu Raya, BerkatnewsTV. Lima desa di Kubu Raya direncanakan akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)…
Jakarta, BerkatnewsTV. Untuk memperkuat hilirisasi perkebunan kelapa dan pala, PT Firmansyah Khatulistiwa Grup (FKG) melalui…
Pontianak, BerkatnewsTV. Partai Gerindra Kalbar menerbitkan Surat Keputusan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota…
Makassar, BerkatnewsTV. PT Firmansyah Khatulistiwa Grup (FKG), perusahaan dari Kalimantan Barat Kembali membangun kerjasama dengan…
Makassar, BerkatnewsTV. PT Firman Khatulistiwa Grup (FKG), sebuah perusahaan dari Kalimantan Barat menggandeng PT Sulsel…
Jakarta, BerkatnewsTV. Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 H jatuh…