Pontianak, BerkatnewsTV. Forkompinda Kalbar turun full tim menemui massa yang berdemo di Kantor DPRD Kalbar pada Senin (1/9). Dipimpin langsung Gubernur Kalbar Ria Norsan didampingi Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, terlihat juga Ketua DPRD Aloysius, Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipot Rismanto dan Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael.

Aksi pun berlangsung tertib dan damai tanpa ada tindakan – tindakan anarkis. Mahasiswa pun menyampaikan sembilan tuntutan utama yang mencakup berbagai isu krusial.

Ketua HMI Cabang Pontianak, Muhammad Abil, menyayangkan ketidak hadiran pimpinan dewan sejak awal dan menyoroti tunjangan DPR RI yang dianggap menyakiti hati rakyat.

“Kami juga mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan mengevaluasi kinerja Polda Kalbar. Kami menuntut agar anggota dewan yang melukai hati rakyat dipecat,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Menggugat dan GMNI mengecam penggunaan gas air mata oleh aparat dan menuntut pencopotan Kapolresta.

Tuntutan lain yang disuarakan adalah evaluasi Satgas PKH, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Kalbar, hingga penagihan janji 19 juta lapangan pekerjaan dari pemerintah pusat.

Dari BEM Fakultas Hukum Untan, Darmawati, menyoroti akar masalah kerusuhan yang berasal dari internal wakil rakyat. Ia mendesak pembentukan Majelis Kehormatan Rakyat Independen (MKRI) untuk mengawasi kinerja para legislator.

Tuntutan yang disampaikan secara kolektif oleh mahasiswa antara lain:

• Mencabut tunjangan DPR RI yang dianggap memberatkan rakyat.
• Mendesak pengesahan UU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
• Menolak kenaikan pajak dan menerapkan PPh 21 bagi anggota dewan.
• Evaluasi kinerja Polda Kalbar terkait kekerasan aparat terhadap mahasiswa.
• Menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan pemerintah.
• Mendesak pengusutan tuntas kasus perambahan hutan dan tambang ilegal.
• Menuntut kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang dianggap rendah.
• Mendesak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar.
• Memperbaiki infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah di daerah terpencil.
• Mendukung hak masyarakat mengelola ladang berpindah sesuai kearifan lokal.

Gubernur Kalbar Ria Norsan, mengapresiasi aksi damai ini dan memuji mahasiswa karena telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan santun.

Baca Juga:

• Gubernur Kalbar, Ketua DPRD dan Kapolda Temui Massa. Ibarat Anak Sampaikan Keluhan
• Penyusup Bawa Barang Berbahaya dan Bom Molotov Demo di Polda Kalbar

“Kalian seperti anak-anak saya sendiri. Mahasiswa ini sudah seperti anak-anak saya dan menerima aspirasi mereka juga penting terlebih untuk kemajuan Kalbar,” ujarnya.

Norsan menekankan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan melalui musyawarah. Mengenai tuntutan, Gubernur memberikan penjelasan rinci yakni terkait UMP yang mana Kalbar selalu naik setiap tahun berdasarkan data BPS.

Kemudian terkait IPM, Norsan mengakui peringkat IPM Kalbar yang rendah, namun berkomitmen untuk meningkatkan IPM dengan fokus pembangunan dari desa ke kota.

“Nah, untuk Infrastruktur, saat ini ada 11 paket pembangunan jalan yang sedang berjalan, dan pemerintah akan terus menggenjot pembangunan jika anggaran memungkinkan. Kemudian Internet, Pemerintah sedang menjajaki kerjasama dengan pengusaha untuk menyediakan akses internet gratis di sekolah dan kampus. Kemudian terkait ketersediaan Lapangan Kerja, Pemerintah berupaya maksimal untuk menarik investor, termasuk pembangunan smelter di Sungai Kunyit dan investasi senilai Rp 80 triliun, untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan juga menambahkan, bahwa pemerintah provinsi merasa APBD Kalbar yang sangat kecil dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa yang mencapai puluhan bahkan ratusan triliun. Hal ini menjadi tantangan besar dalam memenuhi tuntutan pembangunan.

“Kita juga harus realistis. APBD Kalbar saat ini hanya Rp 5,9 triliun, sangat jauh jika dibandingkan provinsi di Jawa yang APBD-nya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan triliun,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya mengubah rumus transfer dana pemerintah pusat ke daerah dari berbasis jumlah penduduk menjadi berbasis luas wilayah untuk menjamin pemerataan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, menyatakan akan mengusulkan tuntutan mahasiswa terkait tunjangan dewan dan UU Perampasan Aset ke pemerintah pusat. Namun akan tetap berusaha menjembatani usulan dari para mahasiswa.

Selanjutnya, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto, berjanji untuk menginvestigasi insiden kekerasan aparat dan menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum.

Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Iwan Setiawan, menambahkan bahwa untuk penerimaan anggota TNI, pihaknya mengalami kesulitan dalam memenuhi kuota karena banyak calon dari Kalbar yang tidak memenuhi standar jasmani, namun ia berkomitmen untuk mengupayakan kuota khusus bagi putra-putri daerah.(tmB)