Pontianak, BerkatnewsTV. Walhi Kalbar meminta calon kepala daerah yang akan maju bertarung di Pilgub Kalbar 2024 untuk menolak rencana pembangunan PLTN di Kalbar yang berlokasi di Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang.
“Kami mengajak dan menyerukan agar para kontestan Pilkada memiliki komitmen untuk memastikan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup dengan bersama menolak (rencana) pendirian PLTN di Kalbar dengan meminta pemerintah mengoptimalkan energi terbarukan,” tegas Direktur Walhi Kalimantan Barat, Hendrikus Adam, saat konfrensi pers, Kamis (15/8).
Walhi Kalbar menilai resiko kecelakaan akibat gagal teknologi, human error, akibat bencana geologis maupun bencana ekologis dan lainnya bila kelak operasional akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi keselamatan rakyat, lingkungan hidup dan kesehatan.
Sehingga rencana pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tidak dapat dianggap main-main dan karenanya perlu dijauhkan dari Kalbar. Terlebih Indonesia masih menempati ‘rekor kecelakaan hebat’; kereta api, mobil, sepeda motor, pesawat udara dan lainnya selama ini justeru berhubungan dengan pengoperasian produk teknologi yang jauh lebih sederhana dari pada PLTN.
“Menyadari potensi dampaknya yang sangat berbahaya tersebut dengan berkaca pada kecelakaan reaktor PLTN pada sejumlah negara. Seperti di Ukraina, Jepang, Uni Soviet, Amerika Serikat dan lainnya, juga begitu masih sembrautnya prilaku berlalu lintas di jalan raya, maka kami meminta para calon kepala daerah agar memikirkan lebih jauh keselamatan rakyat dan ruang hidupnya dengan tidak ikut-ikutan memberi dukungan pada rencana pendirian PLTN,” tegasnya.
Hendrikus Adam mencontohkan kecelakaan PLTN Chernobyl di Ukraina telah menimbulkan dampak yang jauh lebih dasyat dari yang diperkirakan semula.
Hal ini berdasarkan kajian saat 20 tahun peristiwa mengerikan tersebut oleh Anders Pape Moller dan Timothy A. Mousseau dari Universite Pierre et Marie Curie, Perancis. Terlebih wilayah Kalbar termasuk di Bengkayang rawan terjadi bencana geologis yang dalam beberapa tahun terakhir kerap terjadi diberbagai wilayah kabupaten/kota.
Hendrikus Adam menilai PLTN merupakan solusi palsu pemerataan energi yang berkeadilan untuk rakyat. Narasi untuk kepentingan dan pemerataan listrik bagi rakyat hanyalah pemanis yang sengaja dihembuskan para promotor PLTN saja untuk menarik hati warga memberi persetujuan. Justru sebaliknya, pendirian PLTN lebih ditujukan untuk menopang kepentingan bisnis dan segelintir pihak.
Baca Juga:
- 13 Tahun Pembangkit Listrik Triliunan Rupiah di Kalbar Tidak Berfungsi
- Hasilkan Listrik 12 MW, PLTBm akan Butuh 500 Ton Sampah
“Tentu ini jelas solusi palsu. Sebab bila hendak memberikan pemerataan akses energi listrik bagi rakyat, yang dilakukan mestinya melakukan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber energi terbarukan yang ada saat ini yang belum tergarap optimal,” ungkapnya.
Pernyataan yang disampaian Hendrikus Adam senada dengan apa yang pernah disampaikan pakar nuklir Dr. Iwan Kurniawan dalam sebuah diskusi ‘PLTN, Mitos dan Realitas’ bahwa PLTN bagi Indonesia masih berat. Tidak ada teknologi yang 100 persen sempurna terhadap radiasi.
PLTN sangat berbahaya dan teknologi ini tidak mungkin dianggap main-main. PLTN bukan alih teknologi, namun berorientasi proyek. Pernyataan ini menekankan kuatnya kepentingan bisnis ketimbang untuk kemaslahatan rakyat.
Potensi energi terbarukan ibaratkan makanan yang masih tersedia dengan kondisinya yang baik dan sehat untuk tubuh. Sebaliknya, energi baru berupa tenaga nuklir selain bahan bakunya terbatas dan bisa habis, juga berbahaya dan tidak sebaik energi terbarukan.
Bila sumber bahan makanan yang baik dan sehat masih tersedia dan belum teroptimalkan, mengapa harus memilih dan memaksakan mengkonsumsi yang berbahaya dan memiliki risiko. Tentu saja ini hanya analogi semata, agar kita dimudahkan memahami konteksnya.
Walhi Kalimantan Barat menilai bahwa pembangunan PLTN di Kalbar menebar risiko musibah disepanjang daur bahan bakarnya. Mulai dari penambangan bijihnya, pengolahannya untuk mengekstraksi uraniumnya, pengayaannya, fabrikasinya menjadi elemen bahan bakar nuklir, pembelahannya didalam teras reaktor, sampai ke decommissioning PLTN tua dan pengolahan limbahnya dalam waktu yang sangat lama.
Pengelolaannya bukan saja sulit, tetapi juga sangat mahal dan rawan musibah. Selain itu dengan pendirian PLTN juga akan melahirkan ketergantungan pada pihak asing, baik bahan baku, sumberdaya manusia maupun teknologi.(ebm)
