Description

Golkar Tak Komitmen, PPP Bentuk Fraksi Baru Dengan Hanura

Ilustrasi Desaign berkatnewsTV

Kubu Raya, BerkatnewsTV. Satu lagi fraksi di DPRD Kubu Raya terbentuk dengan nama Fraksi Persatuan Pembangunan Hati Nurani (PPHN).

Fraksi PPHN gabungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura. Dua partai ini memisahkan diri dari fraksi sebelumnya yakni PPP bercerai dengan Golkar yang sebelumnya dengan nama Fraksi Karya Pembangunan. Dan Hanura bercerai dari PKB.

Hengkangnya PPP dari Golkar menimbulkan berbagai tanda tanya besar. Padahal, selama ini secara kasat mata hubungan politik kedua partai terlihat akur.

Namun dibalik itu ternyata tersimpan masalah besar antara keduanya. Komitmen politik yang dibangun saat awal dulu ternyata tidak ditepati Golkar.

Tidak komitmennya Golkar ini diakui Ketua DPC PPP Kubu Raya Junaidi. Sehingga ia memutuskan untuk bercerai dari Golkar.

“Golkar tidak komitmen dalam politik sehingga PPP tidak bisa lagi bersama-sama. Misalnya pembagian posisi di AKD. Padahal sudah ada kesepakatan waktu awal namun dalam perjalanan waktu komitmen itu tidak dipenuhi,” ungkap Junaidi kepada BerkatnewsTV, Minggu (10/4).

Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tepat pada Rabu (6/4) lalu, keinginan PPP hengkang dari Golkar terwujud melalui rapat paripurna di DPRD Kubu Raya.

Dan pilihan PPP bergabung dengan Hanura dalam satu fraksi dengan nama Fraksi PPHN membuahkan hasil. Kader PPP Sahdan HM Nur menjadi Sekretaris Komisi I setelah adanya pergantian AKD yang diparipurnakan Rabu (6/4).

Menurut Junaidi bertambahnya Fraksi PPHN di lembaga DPRD sangat idealnya. Sebab selama ini jumlahnya genap yakni delapan fraksi, maka sekarang menjadi sembilan.

“Kalau jumlah fraksi ganjil maka dalam pengambilan keputusan ideal tidak ada voting,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Golkar, Abdullah mengaku tidak tahu alasan PPP hengkang dari fraksi.

“Sampai hari ini saya belum tahu. Hanya memang jauh-jauh hari sudah ngomong bahwa akan keluar dengan Golkar. Hal ini dinamis saja,” tuturnya.

Namun Abdullah membantah jika Golkar tidak memenuhi komitmen politiknya di lembaga DPRD. “Tidak ada komitmen itu. Malahan PPP kita berikan Ketua Komisi IV,” ungkapnya.

Akan tetapi disebutkan Abdullah, kondisi sekarang ini justru menguntungkan bagi Golkar. Sebab Golkar bisa bulat memberikan suara politiknya dalam berbagai keputusan di DPRD.

“Ini justru menguntungkan bagi kami di Golkar supaya suara kita juga bisa bulat. Dan kondisi ini tidak akan mengganggu komunikasi politik Golkar dengan PPP,” ucapnya.

Baca Juga:

Diketahui di DPRD Kubu Raya bertambah lagi satu fraksi yakni Fraksi Persatuan Pembangunan Hati Nurani (PPHN). Fraksi ini gabungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

PPP sebelumnya bersama Partai Golkar dengan nama Fraksi Karya Pembangunan. Namun keduanya akhirnya bercerai. Begitu pula dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebelumnya bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nama Fraksi Kebangkitan Nurani.

Bertambahnya Fraksi PPHN, maka jumlah total fraksi di DPRD Kubu Raya menjadi sembilan dari sebelumnya delapan. Fraksi PPHN ini telah disahkan melalui rapat paripurna pada Rabu (6/4) di DPRD Kubu Raya.

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Usman menilai bercerainya PPP dengan Golkar tidak ada larangan di DPRD. Begitu pula dengan Hanura dan PKB.

“Tidak dilarang sepanjang fraksi yang ditinggalkan masih tetap utuh. Kecuali tidak utuh maka tidak boleh berpisah,” jelasnya.

Usman menyatakan alasan kedua partai tersebut bercerai dan membentuk fraksi baru hanya yang bersangkutan lebih tahu. DPRD sifatnya hanya memfasilitasi.

“Memang 2,5 tahun ada rotasi AKD sesuai kesepakatan di awal dulu. nah mungkin di moment ini lah teman-teman yang ada di PPP dan Hanura manfaatkan moment ini untuk keluAr dan bergabung membentuk fraksi baru” terangnya.

Diakui Usman, bercerainya PPP dan Hanura dengan membentuk fraksi baru merupakan sikap politik yang tidak lazim terjadi di DPRD Kubu Raya sejak dari dulu.

“Ini baru pertama kali terjadi. Memang tidak lazim dan tidak biasa terjadi. Tapi ini merupakan dinamika politik yang rasional. Tidak akan mengganggu komunikasi politik di lembaga DPRD,” tegasnya.

Disebutkan politisi Partai Demokrat ini, setelah Fraksi PPHN ini terbentuk, mereka mendapat jatah posisi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang baru.

“Mudah-mudahan adanya Fraksi PPHN yang baru ini dapat menambah kualitas warna politik di lembaga DPRD Kubu Raya dan dapat menjalankan tupoksinya,” harapnya.(rob)