Kubu Raya, BerkatnewsTV. Pandemi covid-19 mengakibatkan terjadi resesi ekonomi dunia yang dirasakan hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Ini pun berdampak terhadap kondisi keuangan daerah yang diatur dalam APBD terjadi penurunan imbas dari pendapatan daerah yang juga anjlok.
Menurut Ketua DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah recovery ekonomi sangat penting di tengah pandemi covid dalam rangka mendukung program pemerintah pusat yakni pemulihan ekonomi.
“Jadi pemulihan ekonomi tersebut sangat penting. Namun tentu juga tidak mengabaikan sektor penunjang lainnya seperti infrastruktur. Apalah artinya jika akses infrastruktur diabaikan untuk pemulihan ekonomi tersebut,” jelasnya, Selasa (1/12).
Agus memaklumi jika target alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kubu Raya tahun 2021 alami penurunan hingga Rp200 miliar. Dimana tahun 2020 sekitar Rp1,6 triliun namun di tahun 2021 turun menjadi Rp1,4 triliun.
Menurut Agus penurunan itu dampak dari covid-19 lantaran kondisi negara terjadi resesi ekonomi sehingga dana transfer hanya sekitar turun Rp1,2 triliun dibandingkan sebelum pandemi Rp1,4 triliun.
Termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun dari semula Rp180 miliar menjadi Rp160 miliar. PAD tidak bisa ditargetkan terlalu tinggi malah justru memberatkan pelaku usaha sendiri.
Apalagi investasi dari investor masih bersifat menunggu dan melihat untuk mengeluarkan modalnya.
“Sehingga daerah harus mengambil kebijakan melakukan pengetatan belanja dan penghematan dengan melakukan pembangunan skala prioritas,” tuturnya.
Sebab, konsentrasinya kepada pemulihan ekonomi. Namun bukan berarti sektor penunjang diabaikan seperti pembangunan infrastruktur, perikanan, pertanian, perkebunan, UMKM, belanja hibah, bansos, yang semuanya bersifat padat karya bagi gerak ekonomi masyarakat.
Baca Juga:
- Sui Belidak, Kampung Bakol Pusat Anyaman Kerajinan
- Perjuangan Pasien Covid yang Sembuh Mengonsumsi Herbal
Agus akui di lembaga DPRD sendiri juga terjadi penurunan besar-besaran alokasi anggaran. Dimana sejumlah kegiatan kedewanan dikurangi. Misalnya prolegda dibatasi cuma 4-5 raperda yang diluar raperda rutinitas.
“Termasuk perjalanan dinas dikurangi. Kita memahami menurunnya pendapatan daerah sehingga kita juga lakukan evaluasi terhadap kegiatan kedewanan,” tuturnya.
Harapannya sambugn Agus, dengan kondisi seperti ini tentu cepat recovery ekonomi maka instrumen APBD harus cepat jangan lambat karena akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah.
“Maka harus kita keluar dari reses ekonomi dan ditargetkan APBD kita mulai normal di tahun 2022,” pungkasnya.(rob)
