Jakarta, BerkatnewsTV. Presiden RI Joko Widodo mengatakan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 menjadi momentum tepat untuk berbenah secara komprehensif.
Membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien, dan di saat yang sama juga akuntabel serta bebas dari korupsi.
“Pemerintahan yang produktif, efisien, dan mampu bergerak cepat bukan berarti meniadakan transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, keduanya justru harus berjalan beriringan dan saling menguatkan,” tuturnya.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka praktik baik dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar KPK RI pada Rabu (26/8) secara virtual dari Istana Bogor.
Baca Juga:
- Bupati Kubu Raya dan Kades Sumber Agung Beberkan Pencegahan Korupsi di KPK
- Pertama Kali, KPK RI Datangi Desa Parit Baru
Presiden Jokowi menilai meski tidak mudah, budaya antikorupsi sebagai bagian dari aksi pencegahan korupsi harus serius digerakkan.
Dirinya mengajak seluruh pihak dan komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dalam gerakan tersebut.
“Dengan keteladanan, ditambah perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi, maka masyarakat juga akan menyambut baik gerakan budaya antikorupsi ini,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding, mengatakan sasaran dari acara ANPK 2020 mencakup dua hal.
Yaitu peneguhan kembali komitmen semua pemangku kepentingan dan penyampaian apresiasi kepada instansi pusat dan pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan beberapa dimensi dari Stranas PK.
ANPK menampilkan sejumlah gelar wicara oleh kepala kementerian/lembaga, direksi BUMN, gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa.
“Mereka adalah para pimpinan yang sukses menerapkan praktik pencegahan korupsi di institusi atau daerahnya masing-masing,” sebutnya.(rio/rob)
