Sanggau, BerkatnewsTV. Ketua KUD Borneo Elf Mandiri (BEM) Erik Erin mempertanyakan hasil kerja Pansus DPRD PT Tayan Bukit Sawit (TBS) yang beralamat di Kembayan Sanggau.
“Pansus inikan dibentuk sejak bulan dua kemarin, sampai hari ini kami tidak tahu sampai sejauhmana realisasinya,” kata Erik, Minggu (22/7).
Erik menjelaskan, pabrik PT. TBS adalah pabrik non kebun dimana pola kerjanya bermitra langsung dengan petani kebun sawit mandiri dalam wadah koperasi.
Cikal bakal berdirinya pabrik non kebun yang perizinannya berdampingan dengan koperasi BEM.
“Sampailah pada tanggal 04 Juli 2017 PT. TBS menjalin kerjasama kemitraan dengan Koperasi BEM. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah PT. TBS tidak pernah melaksanakan apa yang dimaksud dengan kemitraan,” jelasnya.
Apalagi apa yang dimaksud dengan pembinaan dan bimbingan seperti yang termaktup dalam Permentan No: 98/OT. 140/9/2013, sehingga para petani yang bergabung dalam BEM selalu mempertanyakan hal tersebut, Apalagi petani yang merasa didata lahan oleh BEM untuk kelengkapan syarat perizinan Pabrik TBS.
Berkenaan dengan terbentuknya Pansus DPRD menyikapi polemik antara petani, KUD dengan pihak perusahaan, sampai hari ini belum juga diperoleh capaian yang dihasilkan Pansus.
“Belum ada sampai hari ini. Padahal kami sangat berharap Pansus DPRD sebagai representasi rakyat dapat menyelesaikan persoalan yang kami hadapi dengan pihak perusahaan,” harapnya.
Tidak hanya mengadu ke DPRD, petani lanjut dia, juga sudah tiga kali meminta bantuan Dinas Perkebunan Kabupaten Sanggau, namun tidak juga membuahkan hasil.
“Sudah tiga kali, dengan Kadis Bunnak pak Sihotang untuk memfasilitasi, Dewan sekali dan di kecamatan sekali. Sudah jenuh sebenarnya, kami juga berencana akan melaporkan persoalan ini ke Ombusman,” tegasnya.
Dikonfirmasi, Ketua Pansus, Eko Sisturisno menjelaskan, persoalan Pansus TBS sampai hari ini masih tetap berjalan dan dibahas.
“Kemarin itukan kita fokus Pilkada, teman – teman anggota Pansus tidak bisa kumpul untuk membahas, lagi pula anggaran Pansus sudah tidak ada di APBD murni, makanya sekarang belum bisa jalan karena setiap kegiatan dewan itu anggarannya sudah tertata, tidak bisa sembarangan,” bebernya.
Politisi Nasdem itu menegaskan pertemuan Pansus di Kementan beberapa bulan lalu ditemukan PT TBS terbukti menabrak aturan. (dra)
