Pontianak, BerkatTV. Aparat keamanan telah mengendus kerawanan Pilkada di Kalbar yang berpotensi terjadinya konflik. Analisa itu berdasarkan pemetaan yang dilakukan Bawaslu RI dan Mabes Polri.
“Indeks kerawanan Pilkada di Bawaslu RI, Kalbar adalah urutan ketiga namun menurut Mabes Polri, Kalbar sudah menempati urutan pertama,” ungkap Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar, Ruhermansyah, ditemui BerkatTV.com, Senin (5/2) siang.
Karena itu, pihaknya tidak melakukan hal hal yang bersifat membuat konflik baru namun berintegritas profesional dan memiliki kepastian hukum.
“Kami juga tidak berpihak dan merangkul semua peserta pemilu atau calon dalam pencegahan pencegahan pelanggaran dalam pemilu,” pungkasnya.
Alasan yang disampaikan Bawaslu Kalbar tampaknya benar adanya. Ini terbukti dan terlihat, Mabes Polri menjadikan Kalbar tuan rumah Rakor Pilkada Serentak 2018 dan Bimtek Simulasi Sispam Kota se-Indonesia, Senin (5/2).
Sejumlah pejabat teras Mabes Polri maupun Polda se Indonesia pun hadir di pertemuan itu. Antara lain PJU Mabes Polri, Karo Ops, Dirintelkam, Dir Sabhara, Kasat Brimob se Indonesia dan Kapolda se-Kalimantan.
Bahkan dari Mabes TNI juga ikut hadir yakni Asisten Ops Panglima TNI, Pangdam dan Danrem se-Kalimantan. Termasuk KPU dan Bawaslu RI, Forkompinda, KPU dan Bawaslu Kalbar.
“Hasil mapping ada beberapa Polda yang rawan, Kalbar salah satunya. Untuk itu lebih baik kita over-estimid dalam kesiapan dan pelaksanaan pengamanannya nantinya,” ungkap Asisten Ops Kapolri Irjen Pol Iriawan saat membuka rakor.
Ia pastikan kekuatan Mabes Polri telah disiapkan untuk antisipasi kontijensi. 2/3 kekuatan Polri dkerahkan diback up TNI baru terpenuhi 54,2 persen.
Sebelumnya, Mabes Polri juga telah menerjunkan Tim Asistensi dan Supervisi Operasi Mantap Praja Kapuas 2018 untuk memantau pilkada di Kalbar.
Tim diketuai Irjen (Pol) Arief Sulistyanto, perwira yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kalbar sebelum diganti oleh Irjen (Pol) Didi Haryono, Kapolda sekarang.
Arief menyebutkan ada 11 indikator sebelum menetapkan suatu wilayah masuk dalam tingkat kerawanan tinggi.
“Indikator tersebut dikonvensikan dengan beberapa indikator lainnya, sehingga diperoleh data tingkat kerawanan,” jelasnya.
Mulai dari potensi konflik, sejarah konflik dan pasangan calon termasuk kualitas penyelenggara pemilu. Ditambah kualitas pengawas, kualitas pengaman dan kondisi geografis yang cukup luas dihitung dan setelah dikonversikan dari semua wilayah Kalbar baru dapat dikategorikan.
Kapolda Kalbar, Irjen (Pol) Didi Haryono telah membentuk Satgas Pilkada Damai 2018 yang melibatkan berbagai pihak.
“Satgas ini mengantisipasi gejolak yang dikhawatirkan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Fungsinya sebagai pendingin atau ‘cooling center’. Jadi, antisipasi itu perlu,” terangnya.(jon)
