Kalbar Dapat Anggaran Karhutla Rp205 Miliar. 10 Kepala Daerah Harus Transparan

Pontianak, BerkatnewsTV. Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk Kalimantan Barat sebesar Rp205 miliar.

Dari nilai tersebut dibagi untuk Pemprov Kalbar sebesar Rp40 miliar sedangkan 10 daerah berkisar antara Rp10 miliar hingga Rp20 miliar.

Ke-10 daerah tersebut yakni Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Kubu Raya dan Kapuas Hulu serta Kota Pontianak masing-masing mendapat alokasi sebesar Rp20 miliar.

Kemudian Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Kota Singkawang masing-masing mendapat Rp15 miliar dan Kabupaten Sintang serta Melawi masing-masing mendapatkan Rp10 miliar.

Lantas kenapa bupati 10 daerah hingga kini belum menggunakan anggaran karhutla itu. Berbagai pihak pun mempertanyakan agar 10 kepala daerah transparan dan menyampaikan ke publik penggunaan anggaran tersebut.

Sementara Pemprov Kalbar melalui Plt Kepala BPBD Kalbar Ridwan menyatakan anggaran dari pemerintah pusat tersebut digunakan untuk berbagai operasional penanggulangan karhutla.

“Kami menggunakan untuk kebutuhan operasional seperti uang makan, uang Lelah teman-teman di lapangan. Terus juga BBM untuk mesin,” jelasnya.

Selain itu tambah Ridwan, khusus BPBD Kalbar membeli beberapa mesin diserahkan kepada empat kabupaten yang tidak mendapatkan bantuan anggaran karhutla seperti Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

“Dan juga kami membeli beberapa mesin kepada desa-desa yang terdampak bencana,” ucapnya.

Baca Juga:

Dukungan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tanggal 9 September 2026 tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

SE tersebut mengatur penggunaan dukungan untuk penanganan Karhutla sekaligus mencantumkan daerah penerima bantuan. Bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan Karhutla, antara lain operasi pemadaman darat dan metode suntik gambut, penyediaan BBM, logistik, makanan dan minuman untuk aktivitas lapangan, penambahan daya tahan tubuh, serta mobilisasi tim penanganan.

Dukungan juga mencakup operasional posko pengungsian, distribusi logistik, evakuasi masyarakat, kesiapsiagaan layanan kesehatan, pengadaan sarana dan prasarana pemadaman seperti alat pelindung diri, pompa air, tangki air dan kendaraan taktis, bantuan kesehatan, insentif pemadaman, dukungan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan, hingga pemulihan ekosistem lahan gambut bekas terbakar.

Penggunaan Bantuan Presiden Dipantau Secara Berkala

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menegaskan penggunaan Bantuan Presiden dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun pada anggaran SKPD untuk penanganan Karhutla juga mendapat pemantauan secara berkala.

Setiap minggu, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan rapat koordinasi melalui Zoom bersama pemerintah daerah penerima Bantuan Presiden untuk penanganan Karhutla untuk memantau perkembangan penanganan serta penggunaan dukungan anggaran tersebut.

“Pemantauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan yang diberikan dapat digunakan sesuai kebutuhan penanganan Karhutla di lapangan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain pemantauan oleh pemerintah pusat, penggunaan Bantuan Presiden juga mendapat pengawasan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). SE Menteri Dalam Negeri mengatur bahwa Inspektorat Daerah selaku APIP melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh dukungan ini benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya di lapangan,” pungkasnya.(rob)