Pontianak, BerkatnewsTV. Kasus korupsi di Bank Kalbar terus merajalela di berbagai kantor cabang yang ada di Kalimantan Barat. Total nilainya diperkirakan hingga mencapai Rp27 miliar lebih.

Menurut catatan ada kasus korupsi di Bank Kalbar berada di Kantor Cabang Pembantu Karangan, Kabupaten Landak Rp17 miliar, Kantor Cabang Singkawang, Kota Singkawang Rp6 miliar, Kantor Cabang Pemangkat, Kabupaten Sambas Rp4,2 miliar dan Kantor Cabang Bengkayang Rp100 juta.

Korupsi yang melibatkan oknum di Bank Kalbar ini diungkapkan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kalimantan Barat saat demo di Kantor Gubernur Kalbar pada Selasa (1/7) tepat di Hari Bhayangkara ke-79.

“Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap sistem pengawasan internal di Bank Kalbar lemah. Kontrol dan kurangnya implementasi prinsip kehati-hatian menjadi faktor utama di balik kebocoran dana yang begitu besar,” ungkap Korlap Aksi, Sahroni.

Baca Juga:

• Terpidana Korupsi di Bank BRI Pontianak Dijebloskan ke Rutan
• Pimpinan Bank Kalbar Diduga Terlibat Korupsi Bansos Fakultas Kedokteran

Kondisi yang memprihatinkan tersebut jelas menunjukan manajemen Bank Kalbar gagal memastikan sistem pengawasan yang efektif. Padahal, dalam industri perbankan, keamanan transaksi dan pengelolaan risiko merupakan aspek krusial yang tidak boleh diabaikan.

Disamping itu tambah Sahroni, telah beredar surat pengunduran diri Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Rokidi pada tanggal 27 Maret 2025.

“Wajar saja mau mengundurkan diri dikarenakan kinerjanya kepemimpinannya buruk. Hal ini dapat kita lihat selama kepemimpinannya yang merugikan nasabah Bank Kalbar dan merugikan keuangan daerah,” ungkapnya.

Atas buruknya kinerja dan kondisi Bank Kalbar, Aliansi Masyarakat Peduli Kalimantan Barat mengeluarkan sejumlah tuntutan kepada Gubernur Kalbar Ria Norsan, antara lain :

1. Menindaklanjuti surat pemunduran diri Dirut Bank Kalbar, Rokidi.
2. Memperbaiki tata kelola Bank Kalbar agar lebih baik kedepannya.
3. Harus ada audit independen terhadap kinerja keuangan dan manajemen Bank Kalbar
4. Pengisian jabatan strategis di Bank Kalbar dilakukan secara terbuka, transparan, dan berdasarkan kompetensi, bukan karena kepentingan politik atau kelompok tertentu.
5. Gubernur Kalbar harus memberikan penjelasan resmi kepada publik terkait dinamika yang terjadi di Bank Kalbar agar tidak menimbulkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan masyarakat.

(ebm)