Kubu Raya, BerkatnewsTV. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kalbar bagi-bagi proyek PSU untuk beberapa daerah di Kalbar.

Kubu Raya terbanyak dapat proyek PSU di Kalbar yakni 46 paket proyek. Paket proyek ini dialokasikan dengan pagu anggaran dibawah Rp200 juta dengan sistem Penunjukan Langsung (PL).

Proyek dengan sebutan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) ini memasuki tahap IV. Dan dibagi untuk daerah lainnya seperti Pontianak sebanyak 37 lokasi, Mempawah 22 lokasi, Ketapang 32 lokasi, dan Kayong Utara 6 lokasi.

Proyek-proyek ini dikerjakan oleh 68 perusahaan kontraktor. Ke-68 perusahaan masing-masing terbagi menjadi 23 perusahaan untuk 46 paket di Kubu Raya, 17 perusahaan untuk 37 paket di Pontianak, 10 perusahaan untuk 22 paket di Mempawah, 12 perusahaan untuk 32 paket di Ketapang dan 6 perusahaan untuk enam paket di Kayong Utara.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kalbar, Yosafat Triadhi Andjioe mengatakan PSU ini terbagi menjadi tiga jenis pekerjaan yakni kontruksi jalan sederhana, jembatan lingkungan desa dan kontruksi drainase lingkungan desa.

“Paket pekerjaan diantaranya berkisar Rp100 juta, Rp150 juta dan Rp180 juta karena ini pengadaan langsung jadi rata-rata nominalnya dibawah Rp 200 juta,” jelasnya usai penandatangan kontrak pengadaan langsung, Jumat (8/3).

Baca Juga:

• Kajati Kalbar Awasi 10 Proyek Strategis
• BPK RI Temukan 28 Proyek di Kalbar Bermasalah

Yosafat menegaskan kontraktor agar bekerja sesuai dengan kalender begitu juga mutu pekerjaan harus baik tidak mengecewakan masyarakat setempat. Ia merasa, tim penilai bukan hanya dari stakeholder terkait namun masyarakat juga dapat melaporkan pekerjaan yang dianggap gagal.

“Pengawas bukan hanya kawan-kawan media saja, tetapi masyarakat juga bisa mengawas. Sekarang ini masyarakat sudah bisa melaporkan kok baik langsung sampai ke saya atau dinas,” tegasnya.

Kendati banyak pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, Yosafat pastikan tidak ada catatan hitam pekerjaan dari para perusahaan tersebut, hanya saja pekerjaan yang kurang memuaskan pernah ia temukan dan para perusahaan sanggup memperbaikinya.

“Jadi tidak sampai memblack list, hingga saat ini juga tidak ada pekerjaan fiktif. Hanya saja pekerjaan rusak ada, tetapi saya sarankan untuk mengurangi pekerjaan rusak itu. Karena apabila ditemukan BPK mereka harus membayar kerusakan itu, hingga saat ini memang rekanan kita bagus semuanya,” timpalnya.

Ia juga mengimbau perusahaan-perusahaan pengguna jasa kontraktor ini lebih mengutamakan tenaga kerja masyarakat setempat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

“Hanya saja kalau tenaga harian ongkosnya lebih tinggi dari luar, ya kami juga tidak bisa memaksakan,” imbuhnya.(dian)