Pontianak, BerkatnewsTV. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berjanji akan menindak lanjuti program di Kalimantan Barat (Kalbar) yang menjadi prioritas agar dapat terealisasi.
“Program-program prioritas yang akan ditindaklanjuti yakni seperti jalan tol, sertifikat tanah dan pemekaran Provinsi Kapuas Raya karena dianggap wilayah Kalbar sangat luas dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia,” kata Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, Selasa (28/6).
Mahyudin sampaikan itu saat bertemu dengan Gubernur Kalbar Sutarmidji. Ia didampingi anggota Komite I DPD RI dapil Provinsi Kalbar, Maria Goreti, dan anggota Komite III DPD RI Provinsi Kalbar, Erlinawati.
Sebab menurut Mahyudin, Provinsi Kalbar merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesia.
“Jadi, saya kira Kalbar tidak akan mampu menyelesaikan sendiri infrastruktur ribuan kilometer dengan hanya menggunakan APBD. Untuk memperkecil rentang pelayanan publik masyarakat pada pemerintah yaitu salah satunya dengan melakukan pemekaran Provinsi Kapuas Raya,” tegasnya.
Baca Juga:
- Mahasiswa Tuntut Janji Sutarmidji Realisasikan Kapuas Raya
- Lahan Kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya 32 Hektar
Kedatangannya ke Kalbar tambah Mahyudin untuk menganalisis permasalahan-permasalahan di daerah dan melihat potensi-potensi yang mampu dikembangkan oleh daerah.
“Karena keinginan kami nanti daerah bisa maju tidak ada lagi disparitas antar daerah maupun pusat. Banyak aspirasi yang kami himpun dan akan kami sampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji berjanji membantu dana APBD di masa transisi tanpa membebani dana APBN jika pemekaran wilayah telah disetujui.
“Tadi saya sudah sampaikan beberapa program prioritas kepada Wakil Ketua DPD RI dan nanti kami (Pemprov. Kalbar) akan menindaklanjuti dalam bentuk tertulis dan sesuai prosedur yang berlaku. Mudah – mudahan mereka (DPD RI) siap membantu kita, tidak hanya pemekaran saja terwujud tetapi pembangunan pada semua bidang,” harapnya.
Apalagi disebutkan Sutarmidji Provinsi Kalbar merupakan provinsi penunjang untuk Ibu Kota Nusantara.
“Seandainya nanti IKN sudah pindah, kemudian daerah penunjangnya masih berantakan, kan kurang baik,” pungkasnya.(tmB)
