Pontianak, BerkatnewsTV. Anggaran di Sekretariat DPRD Kalbar sebesar Rp127 miliar yang tertuang dalam APBD TA 2022 mengundang pro kontra sesama anggota dewan.
Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung menyatakan tidak setuju lantaran Rp127 miliar tersebut sangat lah besar dialokasikan untuk Sekretariat DPRD Kalbar. Padahal, semula dianggarkan Rp113 miliar namun bertambah Rp14 miliar.
“Sebab kita semua tahu bahwa kondisi covid-19, musibah banjir dan lainnya baru saja terjadi di Kalbar, tentu butuh efisiensi anggaran termasuk penghematan perjalanan dinas,” tegasnya, Jumat (7/1).
Ditambah lagi masih jalan yang rusak, sekolah yang harus dibangun, PLN belum teraliri sampai 50 persen di desa yang ada di kalbar. Termasuk layanan kesehatan masih jauh dari harapan.
“Kenapa tega kita sebagai wakil rakyat melihat mereka menderita dengan mudahnya menambah anggaran Rp14 miliar. Sementara saya minta penambahan anggaran untuk perbaikan infrastruktur tidak disetujui sedangkan mereka menambah Rp14 miliar justru disetujui.
Kenapa rakyat lagi susah justru anggota DPRD tidak punya hati nurani,” kesalnya.
Ia mengaku hal ini sudah pernah disampaikan saat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Derah (TAPD) namun tidak digubris. Apalagi Rp127 miliar itu tidak dijelaskan penggunaanya secara detail.
“Begitu saya mencoba mempertanyakannnya diabaikan terus. Apakah karena mungkin kami partai kecil. Jadi tidak perlu didengar,” ucapnya.
Padahal tambah politikus Partai Hanura ini, evaluasi dari Kemendagri kepada pemda yakni eksekutif dan legislastif sudah jelas bahwa belanja perjalanan dinas dirasionalkan dan penghematan, efisiensi dan patut serta melakukan pertemuan secara virtual.
“Setiap perjalanan dinas apa yang distudi bandingkan dan dibawa pulang. Padahal di Kalbar masih banyak petani yang harus diperhatikan. Mestinya yang harus dipikirkan anggota dewan bagaimana petani bisa panen tiga kali setahun bukan hanya sekali. Bagaimana produksi karet bisa bertambah. Teknologi apa yang digunakan. Bukannya justru memperbanyak perjalanan dinas,” ujarnya.
Tanjung berharap untuk tahun depan hal ini tidak terulang kembali dan mengedepankan anggaran pro rakyat. Kalau pun masih ada peluang diubah maka melalui APBD Perubahan tahun ini.
“Kalau memang tidak bisa ubah, ya tinggal rakyat saja yang menilainya saat pemilu mendatang, mana yang berjuang bagi mereka mana yang tidak. Saya menjadi anggota dewan karena amanah dari rakyat,” tegasnya.
Tanjung pun mengaku tidak khawatir aksi protesnya itu mendapat perlawanan politis di DPRD Kalbar, misalnya dikucilkan secara politis.
“Saya tidak khawatir jika dikucilkan. Sekali pun jabatan dicopot karena saya bertanggung jawab dan berjuang untuk masyarakat. Mereka kucilkan saya tapi masyarakat saya tidak akan mengucilkan saya, yang penting saya tetap on the track,” pungkasnya.
Baca Juga:
- APBD Kalbar 2022 Diproyeksikan Rp6,6 Triliun. Infrastruktur Dialokasikan 46 Persen
- DPRD Kalbar Ingatkan Serapan Anggaran di Awal Tahun 2022
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suryansyah menjelaskan bahwa usulan anggaran di Sekretariat DPRD semula Rp127 miliar tetapi kemudian di dalam RAPBD dianggarkan Rp113 miliar.
Akan tetapi kemudian di dalam pembahasan APBD, telah disepakati Rp127 miliar sebagaimana usulan semula.
“Jadi bukan penambahan anggaran melainkan mengembalikan anggaran usulan semula DPRD. Saudara Tanjung salah pengertian,” tegas.
Sebab dibeberkan Suryansyah Rp127 miliar tersebut antara lain digunakan untuk gaji 65 anggota DPRD, biaya reses, biaya gaji lebih dari 100 ASN dan tenaga kontrak di Sekretariat DPRD, biaya pemeliharaan rutin gedung, biaya listrik, PDAM, biaya perjalanan Dinas, ATK dan lain lain. Dan biaya tersebut untuk keperluan selama 12 bulan.
“Termasuk juga untuk membayar gaji, reses serta perjalanan dinas saudara Tanjung. Jadi tidak benar adanya penambahan namun hanya mengembalikan usulan semula,” ungkapnya.
Bahkan ditegaskan politisi Partai Gerindra ini, Rp127 miliar tersebut tidak mengambil porsi anggaran infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Sebab, dalam APBD untuk infrastrukrur sudah diatas 25 persen seperti yang dimandatkan undang-undang. Begitu pula alokasi anggaran pendidikan sudah diatas 20 persen termasuk anggaran kesehatan diatas 10 persen.
“Jadi APBD tahun 2022 sudah sesuai dengan mandat undang – undang.
Tentu memang ada koreksian dari Kemendagri namun tidak substansial dan menyangkut pembangunan tersebut. Kalau untuk perjalanan dinas tidak benar lebih besar, paling hanya sekitar 5 persen dari Rp127 miliar. Kami juga mendukung efisiensi perjalanan dinas. Apalagi Pak Gubernur sangat selektif soal ini,” jelasnya.
Suryansyah menilai, Suryanto Tanjung salah pengertian. Seolah-olah Rp127 miliar tersebut mengambil alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Nanga Mau Kabupaten Sintang.
“Padahal tidak seperti itu. Kalau tidak salah sudah dianggarkan sekitar Rp12 miliar lebih. Jadi tidak hilang. Kami sangat setuju pembangunan jalan di sana, namun tentunya gubernur punya pertimbangan sendiri. Sebab panjang jalan di sana sekitar 200 km yang membutuhkan dana setidaknya Rp600 miliar. Jelas APBD kita tidak cukup karena harus juga dibagi untuk daerah lain,” ungkapnnya.
Apalagi, beban angkutan di Nanga Mau sangat berat sebab banyak perusahaan sawit yang melewatinya. Mestinya Suryanto Tanjung mendesak perusahaan mengucurkan CSR untuk membantu pembangunan di sana.(rob)
