Kubu Raya, BerkatnewsTV. Serapan APBD Kabupaten Kubu Raya mendapat peringkat tertinggi kedua se-Indonesia setelah Kabupaten Lampung Selatan bersama 18 kabupaten lainnya.
Predikat ini juga menempatkan Kabupaten Kubu Raya tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat.
Serapan APBD Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 terealisasi Rp1,6 triliun atau 95,79 persen dari target Rp1,7 triliun.
“Evaluasi ini dari Kemendagri hingga per 15 Desember 2021. Namun hingga per 31 Desember 2021, serapan APBD bahkan mencapai 95,89 persen,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kubu Raya, Gunawan Putra, Kamis (6/1).
Menurut Gunawan, tingginya realisasi APBD 2021 menunjukan uang atau belanja daerah telah direalisasikan sesuai dengan alokasi anggarannya masing-masing.
Gunawan menyebutkan faktor serapan APBD yang tinggi ini antara lain didukung oleh beberapa faktor, antara lain konsep kepong bakol yang dicanangkan Bupati Kubu Raya dengan sistem manajemen keuangan yang terukur dan masif.
Baca Juga:
“Dimana sistem manajemen keuangan yang diterapkan dalam bentuk digitalisasi tanpa mengurangi transparan dan akuntabilitas sehingga mempercepat proses pencairan anggaran. Sistem digitalisasi ini lebih baik ketimbang menggunakan sistem manual,” terangnya.
Ditambahkan Gunawan, tingginya serapan APBD menunjukan hampir seluruh OPD juga telah melakukan penyerapan yang maksimal. Bahkan, diantaranya ada yang mencapai 99,1 persen.
“Kalau pun ada anggaran yang tidak terealisasi 100 penuh dikarenakan beberapa faktor, seperti efisiensi, perubahan regulasi dan lain sebagainya. Namun secara keseluruhan rata-rata diatas 90 persen,” jelasnya.
Sementara itu Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan apresiasi atas evaluasi dari Kemendagri tersebut.
“Kita bukan sekadar mencari peringkat, akan tetapi komitmen dari semua OPD untuk bersama-sama kepong bakol merealisasikan anggaran. Sehingga dapat lah evaluasi dari kemendagri itu,” tuturnya.
Tentunya menurut Muda serapan APBD yang tinggi berdampak positif terhadap berbagai program dan pembangunan di masyarakat. Misalnya, untuk pencegahan stunting, peningkatan pendidikan, pemningkatan IPM, infrastruktur, roda ekonomi serta perputaran uang di masyarakat.
“Namun tingginya serapan APBD tentu menjadi tantangan bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan mutu kinerja dan saling mendukung satu sama lain,” pungkasnya.(rob)
