Libatkan Masyarakat Jaga Hankam Perbatasan

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP menyerahkan cinderamata kepada Wakil Bupati Sanggau.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP menyerahkan cinderamata kepada Wakil Bupati Sanggau. Foto: pek

Sanggau, BerkatnewsTV. Masyarakat di wilayah perbatasan merupakan bagian penting dalam pertahanan dan keamanan negara dan batas wilayah negara.

Oleh karenanya, masyarakat perbatasan harus memiliki sikap patriotisme dan cinta tanah air terhadap bangsa dan negaranya.

“Apapun yang terjadi di perbatasan yang sifatnya keamanan negara dan keberlanjutan negara ini, mereka saudara – saudara kita di perbatasan harus menjadi corong kita untuk menjadi penyambung lidah guna menyampaikan informasi dan apapun bentuk informasinya itu,” kata Wakil Bupati Sanggau. Yohanes Ontot, saat menghhadiri kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem Hankam, Selasa (17/11).

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Robert Simbolon menyampaikan dalam RPJMN tahun 2020-2024 untuk bidang kewilayahan salah satu prioritas nasional adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem pertahanan dan keamanan.

Baca Juga:

“Ini artinya apa?, mulai sekarang kita harus memberikan perhatian yang lebih besar kepada upaya-upaya untuk melibatkan masyarakat dalam turut serta menjaga keamanan perbatasan baik dalam konteks keamanan batas wilayah negara, maupun keamanan di bidang-bidang lain seperti kegiatan-kegiatan masyarakat di perbatasan negara. Sehingga masyarakat itu sendiri yang kita perankan untuk menjadi pelaku pengamanan batas negara,” ungkapnya.

Namun, keterlibatan masyarakat baik langsung maupun tak langsung menjadi sangat penting dalam mengamankan batas negara.

“Artinya dalam konteks sumber informasi, masyarakat ini akan kita perankan untuk menjadi sumber informasi kepada aparat yang ada di kawasan perbatasan negara dan juga menjadi pelopor penegakkan hukum di perbatasan negara,” terangnya.

Ia contohkan terjadi pelanggaran hukum di perbatasan negara, misalnya kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan illegal, diharapkan peserta nanti menjadi pelopor paling tidak untuk mengingatkan, menyampaikan bahwa hal-hal tertentu tidak pantas dilakukan.(pek)