Pontianak, BerkatnewsTV. Partai pengusung kecewa dengan Gubernur Kalbar Ria Norsan yang melakukan pelantikan pejabat tanpa adanya koordinasi dan komunikasi. Tiga partai pengusung Ria Norsan di Pilkada Gubernur lalu itu yakni PDI Perjuangan, Hanura dan PPP.

Seperti diketahui, Ria Norsan telah melakukan rotasi dan mutasi terhadap 41 pejabat termasuk diantaranya pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Kalbar. Pelantikan ke-41 pejabat tersebut dilakukan pada Selasa (26/8) kemarin.

“Ini (pelantikan) adalah sinyalemen bahwa bapak Gubernur Kalimantan Barat telah mengingkari kesepakatan yang dibuat sendiri dan bagian dari janjinya kepada partai pengusung yang pada saat pilkada kemarin telah berdarah-darah mengusung beliau, menjadikan beliau menang dan terpilih dan telah dilantik sebagai Gubernur Kalbar,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah kepada berkatnewstv, Rabu (27/8).

Ternyata sambung Agus, pelantikan itu tidak ada dikomunikasikan atau diberitahukan kepada partai pengusung. Menurut Agus setidaknya ada komunikasi dan diskusi agar orang-orang yang dipilih nanti benar-benar profesional memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan tupoksi sesuai dengan bidang masing-masing.

“Masalah orangnya siapa kita tidak mencampuri hak prerogratif gubernur akan tetapi setidak-tidaknya kami bisa memberikan kisi-kisinya dan menggambarkan keterwakilan masyarakat yang kemarin memilih beliau baik dari orang pesisir hingga hulu Sungai Kapuas, dari orang perkotaan sampai pedesaan. Jadi harus sama-sama apalagi janji beliau bersama-sama membangun Kalimantan Barat. Tapi faktanya sudah melupakan janjinya itu, ini sudah wanprestasi,” tuturnya.

Baca Juga:

• 320 PPPK Singkawang Dilantik, Ingat Hindari Praktik Tercela
• Ini Alasan Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret

Agus mengingatkan Ria Norsan agar tidak melupakan sejarah, siapa yang telah membesarkan dan berjuang berdarah-darah saat di Pilkada lalu.

Gubernur Kalbar Ria Norsan saat pelantikan menyampaikan tiga poin penting kepada para pejabat yang dilantik yakni menempatkan Jabatan adalah amanah, bukan hak mutlak, dan dapat dicabut jika tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, ia meminta setiap pejabat dituntut untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab.

“Mutasi dan rotasi jabatan harus dimaknai sebagai bentuk pembinaan karier dan penyegaran organisasi, bukan sebagai hukuman atau perbedaan status jabatan. Setiap pejabat saya untuk segera mempelajari dan memahami tugas pokok dan fungsi baik secara jabatan maupun organisasi, serta aktif mengembangkan kapasitas diri dalam menghadapi perubahan zaman, terutama dalam bidang teknologi dan informasi,” tegasnya.

Norsan juga menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ia menekankan bahwa tidak akan ada toleransi bagi pegawai yang terlibat dalam kasus asusila atau penyalahgunaan narkoba.

“Saya ingin birokrasi di Kalimantan Barat ini bersih dari dua hal tersebut. Kita tidak akan melanjutkan pegawai yang terbukti melanggar aturan,” ujarnya.

Sebagai penutup, Gubernur mengajak seluruh pejabat untuk menjalin komunikasi yang baik dengan atasan dan rekan kerja, serta menciptakan suasana kerja yang solid dan harmonis. Ia juga meminta kepada para kepala perangkat daerah untuk membimbing pejabat yang baru dilantik dengan pendekatan kekeluargaan dan pembinaan yang konstruktif.(rob/tmB)