Pontianak, BerkatnewsTV. Angka partisipasi di Pilgub Kalbar 2024 hanya 67,69 persen dari total jumlah DPT sebanyak 3.956.969 jiwa.
Anjloknya partisipasi pemilih di Pilgub Kalbar kali ini disebabkan berbagai faktor kendati berbagai upaya sosialisasi telah gencar dilakukan hingga pelosok Kalbar.
“Ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam hal mobilisasi pemilih di lapangan,” kata Ketua KPU Kalbar Muhammad Syarifuddin Budi diwawancarai saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Kalbar, Minggu (8/12).
Menurut Budi, salah satu faktor yang mungkin berkontribusi pada rendahnya partisipasi adalah kurangnya kerjasama dari berbagai pihak, termasuk media.
“Apakah media sudah cukup memberitakan atau meliput debat publik pasangan calon. Jika teman-teman merasa itu belum cukup, maka kita perlu meningkatkan jumlah debat pasangan calon. Atau bahkan melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek lainnya,” tambahnya.
Baca Juga:
- Sosialisasi Keliling Pilgub Kalbar Berakhir. Partisipasi Pemilih Ditargetkan 75 Persen
- Partisipasi Masyarakat Sangat Penting Terkait Pelayanan
Disebutkan Budi, tingkat partisipasi pemilih tidak hanya bergantung pada mobilisasi yang dilakukan oleh tim kampanye atau anggaran yang beredar dalam konteks penggalangan suara.
Menurutnya, evaluasi lebih mendalam perlu dilakukan terhadap berbagai faktor eksternal yang memengaruhi partisipasi pemilih termasuk pengaruh media dan strategi kampanye.
“Jika kita melihat tren di negara-negara maju, tingkat partisipasi pemilih cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini perlu dianalisis lebih jauh, karena mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan Pilkada hanya berdasarkan tingkat partisipasi saja tidaklah cukup,” jelasnya.
Namun kedepan, sambung Budi KPU Kalbar akan melakukan evaluasi internal untuk mencari tahu apa yang salah, baik dari sisi internal KPU maupun eksternal, terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi ini.
“Kami menerima semua masukan dan pandangan dari berbagai pihak. Saatnya kami melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan langkah yang lebih baik dalam menghadirkan pemilih ke TPS pada Pilkada mendatang, termasuk Pemilu dan Pilkada 2029,” pungkasnya. (ebm)
