Pontianak, BerkatnewsTV. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kalbar, Burhanudin Ahad telah merencanakan program 100 hari kerja.
“Setelah dikukuhkan hari ini oleh Pj Gubernur Kalbar, kami akan merencanakan dan menyusun program 100 hari kerja,” kata Burhan usai pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kalbar masa bakti 2024 – 2027, Rabu (10/9).
Ia sebutkan sejumlah program FPK Kalbar dalam 100 hari kerja antara lain melaksanakan rapat kerja yang membahas dan merumuskan berbagai program kerja.
Selain itu melakukan konsolidasi organisasi antara lain roadshow ke kabupaten/ kota di Kalbar. Untuk menyosialisasikan dan membentuk FPK di kabupaten/ kota.
“Tentu kami juga akan menjadwalkan forum dialog dengan pimpinan organisasi FPK, pemuka adat, suku dan masyarakat yang ada di Kalbar,” jelasnya.
Baca Juga:
- Lantik Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kalbar, Harrison: Rawat Kebhinekaaan dan Keharmonisan
- Burhanuddin Ahad Nakhodai FPK Kalbar, Perkuat Nilai Kebangsaan
Burhan yang juga Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan (KKSS) Kalbar ini mengungkapkan tugas – tugas pokok FPK. Antara lain menjaring aspirasi masyarakat, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat, sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan serta merumuskan berbagai rekomendasi kepada pimpinan.
“Harapan saya melalui Forum Pembauran Kebangsaan ini bisa menciptakan suasana yang damai, suasana yang tenang, tidak mudah terprovokasi, dapat menyaring berita hoax. Sehingga tidak ada lagi potensi konflik antar suku, agama menjelang tahun politik,” harapnya.
Karenanya sambung Burhan, tujuan terbentuk FPK adalah untuk mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkokoh integritas nasional serta menegakkan kedaulatan NKRI.
“Sebab FPK juga berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama,” pungkasnya.
Di dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kalbar terdapat 9 bidang yakni bidang bahasa, bidang adat istiadat, bidang seni budaya, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang wawasan kebangsaan, bidang advokasi dan mediasi, bidang IT dan Humas serta bidang umum dan sekretariat.(ebm)
