loading=

Anggaran Pengelolaan Perbatasan di Kalbar Rp831 Miliar

Anggaran Pengelolaan Perbatasan di Kalbar Rp831 Miliar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) di Pontianak, Selasa (27/8) meninjau alutsista. Kesempatan itu ia menyebutkan alokasi anggaran pengelolaan perbatasan di Kalbar Rp831 miliar. Foto: egi

Pontianak, BerkatnewsTV. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran pengelolaan perbatasan di Kalbar sebesar Rp831,1 miliar.

Alokasi anggaran pengelolaan perbatasan yang signifikan itu dikarenakan di Kalbar terdapat lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di lima kabupaten yakni Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu.

“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk pengelolaan perbatasan negara, dengan realisasi yang terus meningkat. Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk Kalimantan Barat mencapai Rp 831,1 miliar,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) di Pontianak, Selasa (27/8).

Dengan anggaran pengelolaan perbatasan sebesar itu, Tito menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam penguatan pembangunan perbatasan.

Tito juga meminta seluruh Gubernur yang berbatasan dengan negara tetangga, untuk memberikan perhatian khusus dan mengalokasikan anggaran daerah untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar Harisson mengusulkan beberapa penyesuaian terkait Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Kalimantan Barat. Serta melanjutkan program yang belum terlaksana dari periode sebelumnya.

Ia juga berupaya mendorong pengembangan pariwisata dan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk PLBN, bandara, dan jalan.

Tak hanya itu, Ia juga menyinggung terkait agenda pembentukan daerah otonomi baru yakni Provinsi Kapuas Raya, Kabupaten Sekayam Raya, dan Kabupaten Banua Landjak sebagai prioritas pada periode 2025-2029.

“Saya berharap adanya evaluasi perizinan sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang tidak aktif, serta solusi terkait hambatan ekspor. Keberadaan terminal barang internasional dan dukungan terhadap UMKM juga menjadi fokus,” tutur Harisson.

Baca Juga:

Harrison juga mengusulkan penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Paloh sebagai Kawasan Strategis Nasional tertentu, serta perubahan fungsi Cagar Alam Gunung Nyiut menjadi Taman Nasional.

“Kalimantan Barat sebagai provinsi yang berdekatan dengan IKN mengharapkan dampak positif yang merata. Saya mengusulkan beberapa proyek strategis untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan,” ungkapnya.

Dirinya berharap Gerbangdutas menjadi momentum untuk mendorong percepatan pembangunan perbatasan secara komprehensif dan terpadu. Serta mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam membangun wilayah perbatasan negara.

“Melalui Gerbangdutas 2025-2029, diharapkan terwujud perbatasan negara yang menjadi beranda terdepan penjaga kedaulatan negara dan mensejahterakan masyarakat di wilayah perbatasan secara berkesinambungan,” tutup Harisson.

Usai membuka agenda tersebut, Mendagri bersama Pj. Gubernur beserta Forkopimda Kalbar meninjau 20 booth pameran dalam Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024 yang berada di halaman Kantor Gubernur Kalbar.

Dalam sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, sejumlah kecanggihan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) turut dipamerkan di Kantor Gubernur Kalbar.

Alutsista tersebut antara lain kendaraan alat tempur seperti Tank AMX, Panser Tempur Anoa, Panser Tempur Komodo, dan alutsista lainnya.

Selain itu, sebagai representasi upaya menyejahterakan masyarakat kawasan perbatasan, juga dihadirkan sejumlah produk unggulan dari beberapa wilayah di kawasan perbatasan.

Diharapkan melalui pameran UMKM ini akan memantik pertumbuhan UMKM lainnya di perbatasan negara bersama sejumlah mitra BNPP seperti Baznas, BNN, BRI, dan Bank Mandiri juga turut andil dalam pameran ini.

Pameran Pencanangan Gerbangdutas Tahun 2024 juga diwarnai dengan sejumlah foto yang merefleksikan perjalanan pembangunan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang dahulu hanya sekadar Pos Lintas Batas (PLB) biasa.

Kini, bangunan megah dengan arsitektur modern 15 PLBN Terpadu sebagian besar telah menjalankan fungsi kepabeanan, imigrasi, dan karantina. Sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat perbatasan negara di halaman depan beranda NKRI.(egi)