Jakarta, BerkatnewsTV. Sebanyak 1,7 juta honorer di seluruh Indonesia akan diangkat menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak).
Keputusan ini akan diberlakukan selambat-lambatnya hingga Desember 2024 menindak lanjuti UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.
Kabar gembira ini salah satu hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KemenPAN RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada Rabu (13/3).
Menteri PAN-RB Azwar Anas memastikan 1,7 juta honorer (tepatnya 1,758.588) yang akan diangkat menjadi PPPK tersebut telah masuk database BKN dan dinyatakan lulus verifikasi validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP PPPK. Kalaupun tes itu hanya formalitas,” jelasnya.
Azwar sebutkan bahwa 1,7 juta honorer itu terbagi dari dua katagori yakni eks Tenaga Honorer Katagori II (THK II) sebanyak 140.433 orang dan Non THK-II sebanyak 1.644.155 orang.
Baca Juga:
- 3.478 Tenaga Kontrak Sanggau Diusulkan Menjadi PPPK
- 3.307 Orang Resmi Menjadi PPPK Pemprov Kalbar. Profesional dan Jangan Sombong
Pendataan tenaga honorer ini telah dilakukan sejak tahun 2022 dengan total jumlah 2,3 juta orang (tepatnya 2.355.092). Jumlah itu tersebar di 595 instansi baik di pusat maupun daerah.
Di pemerintah pusat terdapat 325.517 orang bekerja di 66 instansi pusat dan 2.029.575 orang bekerja di 529 instansi daerah.
Namun dari 2,3 juta honorer tersebut, 570.504 orang diantaranya telah lulus seleksi dan diangkat menjadi CPNS maupun PPPK sejak tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan formasi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan maupun teknis.
Sementara itu saat rakor persiapan pengadaan ASN tahun 2024 pada Kamis (14/3), Azwar Anas juga menyampaikan akan dibuka lowongan formasi ASN di seluruh Indonesia.
“Kementerian PANRB telah menetapkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan ASN nasional tahun 2024,” katanya.
Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk 75 kementerian/lembaga sebanyak 427.850 dan 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174.(tmB)
