Ketapang, BerkatnewsTV. Bupati Ketapang Martin Rantan memastikan penyandang disabilitas di Ketapang mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah.
Hingga November 2023 tercatat sebanyak 1.450 jiwa penyandang disabilitas di Ketapang dengan berbagai jenis disabilitas dan tersebar di 20 Kecamatan.
“Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas diantaranya dengan pemberian bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, bantuan usaha serta pemberdayaan,” tegas Martin saat Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) sekaligus mendeklarasikan Universal Health Coverage (UHC) JKN, Rabu (13/12).
Martin menyatakan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas salah satunya melalui BPJS kesehatan bagi seluruh disabilitas yang terdata di Dinas Sosial PPPA-KB Ketapang.
Total cakupan program JKN atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Ketapang, 1 Januari 2023 sebesar 83,10% dan meningkat menjadi 95.36% di 1 Desember 2023.
Baca Juga:
- Harus Lakukan Transformasi Teknologi Kesehatan
- 845 KK di Ketapang Dapat Bantuan Pasang Baru Listrik Gratis
“Ketapang telah mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC). Dengan tercapainya UHC, maka peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan bagi peserta yang didaftarkan tidak perlu menunggu 14 hari untuk mengaktifkan kepesertaan,” terangnya.
Cakupan kesehatan semesta adalah sistem perawatan dan pelayanan kesehatan yang menjamin semua penduduk di suatu negara atau wilayah tertentu memiliki akses untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Kabupaten Ketapang optimis pada tahun 2024 dapat mencapai cakupan JKN/KIS diatas 98%, hal ini sesuai instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 dan target yang ditetapkan dalam RPJMN.
Sementara itu Ketua DPC Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Ketapang M. Saad mengatakan masyarakat disabilitas di Ketapang banyak yang menoreh prestasi mulai dari bidang birokrat, organisasi dan bidang olahraga.
“Kami berharap bantuan kepada kami penyandang disabilitas baik berupa bantuan tunai, pelatihan maupun akses ke dunia kerja,” ujarnya.
Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat dan juga kepada seluruh jajaran pemerintah untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Melalui regulasi dan kebijakan serta melalui budaya masyarakat, kerjasama antar komisi nasional disabilitas dan seluruh komponen bangsa.
“Kita bisa meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan dan mendorong terbukanya akses layanan publik yang ramah disabilitas,” harapnya.
Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian motor usaha dan kursi roda sebanyak 69 buah oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui Sentra Satria Baturaden usaha dan kursi roda sebanyak 69 buah.
Bantuan juga diberikan oleh BPJS dan Bank BRI berupa gerobak dan modal usaha untuk para disabilitas.(naf)
