Pontianak, BerkatnewsTV. Seluruh fraksi – fraksi di DPRD Kalbar menyorot soal aset yang dialih fungsikan kepada pihak ketiga.
Persoalan aset ini disampaikan saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Gubernur Kalbar atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Rabu (13/9).
“Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan aset Pemprov Kalbar yang dialih fungsikan kepada pihak ketiga. Masalah ini harus segera diselesaikan,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Niken Tia Tantina
Senada disampaikan Fraksi Golkar yang disampaikan juru bicara M Nurdin
“Jelaskan aset yang dialih fungsikan untuk pihak ketiga seperti rumah dinas kepala PUPR, ” ungkapnya.
Baca Juga:
Sementara itu Fraksi Gerindra melalui Juru Bicara Martin Luther meminta agar seluruh aset di inventarisir dan harga sewanya dievaluasi.
“Aset yang dialih fungsikan dan dikelola swakelola tidak sesuai target diterima maka harga yang dikelola swakelola harus dievaluasi. Dan juga seluruh aset harus diinventrisir agar dipasang plang atau pagar untuk mencegah hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Fraksi PAN lewat juru bicaranya Yuliani mengingatkan pengelolaan aset yang profesional lantaran persoalan aset kerap menjadi perhatian serius dan pemeriksaan BPK.
“Ada aset yang dipindah tangankan, hilang dan tidak jelas sehingga sampai hari ini selalu tidak tuntas penanganannya,” tuturnya.(rob)
