Kubu Raya, BerkatnewsTV. Kepala BPKAD se-Kalbar membahas berbagai isu penting berkaitan dengan kondisi keuangan daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kubu Raya Gunawan Putra menerangkan dalam Rakor tersebut dibahas sejumlah isu sentral kekinian terkait pengelolaan keuangan di Kalimantan Barat.
“Pertama, isu yang diangkat dalam Rakor ini adalah kewajiban dukungan pendanaan kegiatan Pilkada sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang bersumber dari APBD yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 40 persen dari anggarannya untuk Pilkada,” jelasnya disela rakor, Kamis (4/5).
Isu kedua, lanjut Gunawan, berkaitan dengan mulai diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas treasury deposit facility.
Baca Juga:
- Raih WTP 8 Kali, Sujiwo: Bukti Keuangan Transparan dan Akuntabel
- Sejak CMS Permasalahan Keuangan Desa Menurun
Gunawan meneruskan, dalam Rakor juga disampaikan mengenai isu-isu yang menjadi sorotan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Sehingga kita dalam pelaporan keuangan daerah menjadi satu suara dan satu pemahaman supaya tidak ada lagi perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Gunawan mengungkapkan Rakor juga membahas langkah-langkah agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempunyai gerak yang sama. Khususnya dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pengeloaan keuangan daerah melalui digitalisasi.
“Sehingga proses pelayanan dan proses penyerapan APBD ini dapat diselesaikan lebih awal agar dapat diatur manajemen kas yang ada di masing-masing pemerintah daerah,” jelasnya.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan berharap rakor dapat memberikan banyak inisiatif, inspirasi, dan inovasi-inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Supaya ada upaya yang efisien dan efetif yang bisa membuat capaian-capaian percepatan terutama peningkatan kualitas kehidupan semua rumah tangga di seluruh desa dan kabupaten/kota. Semoga Rakor ini akan memberikan nilai tambah dan kita optimis ini membawa langkah-langkah produktif dan progresif bagi percepatan di seluruh daerah,” ucapnya.(tmB)