Ketapang, BerkatnewsTV. Keberadaan sejumlah aparat di perusahaan perkebunan sawit menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Keberadaan aparat ini menjadi pertanyaan perannya di dalam perusahaan yang sering kali terlibat konflik antara perusahaan dan masyarakat.
“Aparat dalam hal ini oknum ini ikut serta dan ikut campur diminta oleh pihak perusahaan tertentu untuk membantu, sehingga menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat Angeline Fremalco.
Baca Juga:
On The Spot Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Jum’at (10/9) di Ketapang dalam rangka menggali aspirasi berkaitan dengan sengketa lahan HGU.
Ditambahkan Angeline permasalahan ini memang sudah cukup lama terutama di wilayah Kabupaten Ketapang. Terlepas dari masalah yang dialami perusahaan seperti pencurian diarea perusahaan, oknum-oknum aparat ini ikut serta dan diminta perusahaan tertentu sehingga seringkali berbenturan dengan masyarakat.
Angeline mengatakan, walaupun aparat tersebut dibutuhkan untuk mengamankan ketertiban harus sesuai prosedur dan SOP, dirinya terus menghimbau kepada aparat untuk selalu mengedepankan humanis.
“Dalam rapat kami dengan kepolisian dan TNI sering kami himbau untuk humanis menghadapi masyarakat, mungkin ini oknum namun masalah ini sering diadukan kepada kami, jadi kami anggap sebagai PR untuk membantu masyarakat dalam hal ini membicarakan kepada aparat penegak hukum,” jelasnya.(naf)
