Pontianak, BerkatnewsTV. Kelangkaan BBM subsidi di Kalbar menjadi sorotan serius BPH Migas. Padahal, kuota BBM Subsidi untuk Kalbar tergolong aman karena lebih dari cukup.
Kelangkaan BBM Subsidi ini dilaporkan langsung Komisi IV DPRD Kalbar yang bertandang ke BPH Migas di Jakarta pada Jumat (22/4).
Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalbar Subhan Nur dan anggota bertemu langsung dengan Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon S dan Subkoordinator Pengaturan Ketersediaan BBM BPH Migas Cristian Tanuwijaya.
“Sudah diceritakan semua kondisi energi di Kalbar. Mereka (BPH Migas) terkejut dan miris mendengar fakta kelangkaan energi di Kalbar,” ungkap Subhan Nur, Senin (25/4).
Sebab menurut BPH Migas tambah Subhan, kuota BBM subsidi di Kalbar mencukupi sesuai yang diajukan ke pemerintah (pertamina). Dimana kuota penyalurannya dibagi dua yakni 90 persen didistribusikan oleh Pertamina Kalbar dan 10 persen AKR atau pihak swasta.
“Itu artinya penyaluran BBM subsidi dan kuotanya sudah sesuai. Tapi kenapa langka dan susah diperoleh masyarakat,” kata Subhan menyitir pernyataan BPH Migas.
Dengan kondisi itu, politisi Partai Nasdem ini menilai Pertamina telah gagal mendistribusikan BBM Subsidi di Kalbar.
Baca Juga:
- GMKI Minta Atasi Pengantri Liar, Kapolda Sebut Kuota BBM Subsidi Aman
- Distribusi BBM Lewat BUMDes, Bansos Lewat Puskesos
“Hasil investigasi kita, dari Pantai Utara sampai Pontianak puluhan truk harus antre di SPBU sejak malam hingga subuh. Tak hanya itu, banyak nelayan yang juga tidak mendapatkan BBM Subsidi seperti di Selakau,” ungkapnya.
Subhan melihat kondisi ini bukan baru ini terjadi namun sudah sering kali bahkan sejak dari dulu. Namun mirisnya, tidak ada solusi yang diberikan Pertamina.
“Kalau pejabat Pertamina tidak bisa atasi masalah ini, diganti saja, cari yang bisa bekerja untuk Kalbar. Kami juga dipusingkan. Masyarakat demo DPRD Kalbar mengadukan masalah ini. Tapi Pertamina terkesan membiarkan masalah ini berlarut-larut,” kesalnya.
Saat pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kalbar, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon S mengatakan yang menjadi persoalan ketika kuota dan distribusi BBM subsidi di Kalbar cukup tetapi masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi BBM subsidi.
Misalnya jatah solar subsidi untuk SPBU mencukupi, tetapi sebagian justru sudah beralih tangan.
“Ini salah satu modus di daerah. Makanya masyarakat yang berhak menerima akhirnya tidak dapat,” tuturnya.
Ia menilai, pengawasan di SPBU-SPBU masih lemah. Belum lagi adanya oknum-oknum bermain dengan menjualnya menjadi non subsidi. Ditambah lagi disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi juga sering menjadi penyebab langkanya.
“Pengawasan tidak ketat, maka krisis energi BBM subsidi bakalan terjadi,” ujarnya.(rob/tmB)
