Pontianak, BerkatnewsTV. Persoalan mahal dan langkanya minyak goreng menjadi sorotan anggota Komisi IV DPRD Kalbar Arif Joni Prasetyo saat penyampaian rancangan awal RKPD 2023, Kamis (10/2).
Apalagi menurutnya, Kalbar merupakan salah satu daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia. Namun ironisnya minyak goreng bisa mahal bahkan sempat langka di pasaran.
“Padahal ini merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang kesehariannya selalu dibutuhkan,” katanya.
Arif Joni menilai problematika minyak goreng ini bertolak belakang dengan indeks kebahagiaan Kalbar yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar.
“Sesuai rilis BPS tentang indeks kebahagaian Kalbar. Alhamdullilah indeks kebahagiaan dari tahun 2017 70,08 naik 72,49 di tahun 2021,” ungkapnya.
Baca Juga:
Menurutnya, ketersediaan sembako seperti minyak goreng tentu menjadi kebahagaian tersendiri bagi masyarakat Kalbar.
Arif Joni menyarankan agar adanya regulasi tentang pengendalian distribusi dan harga sembako termasuk minyak goreng di Kalbar mulai dari produksi sampai peredarannya.
Gubenur Kalbar Sutarmidji mengatakan indeks kebahagian Kalbar
tidak juga dibawah nasional karena rata-rata nasional 69.
Sutarmidji akui telah mendorong BUMDes untuk memiliki usaha di bidang sembako salah satu upaya mengatasi kelangkaan atau mahalnya harga.
“BUMDes bisa jadi holding sembako untuk tingkat perekonomian masyarakat termasuk membuat pabrik mini pembuatan minyak goreng dengan menggandeng UMKM,” jelasnya.
Permodalan BUMDes disebutkan Midji senilai 30 persen yang bersumber dari dana desa.
Sutarmidji juga akui pernah meminta Pertamina menggandeng BUMDes sebagai pengecer LPG. Dan BUMDes juga bisa menjadi pemasok bantuan sembako non tunai, pengepul untuk hasil pertanian dan perkebunan serta bedah rumah.
“Memang ada yang berhasil seperti di Semitau. Bahkan sekarang mau kembangkan wisata alam buatan. Di sambas bahkan sudah bisa bantu 100 desa mengelola internet. Kuncinya BUMDes,” tegasnya.(tmB)
