loading=

Aspirasi Warga ke Dewan Soal Oksigen Gratis Terjawab

Rakor PPKM Darurat waktu lalu yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalbar salah satunya membahas kelangkaan oksigen. Foto: ist
Rakor PPKM Darurat waktu lalu yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalbar salah satunya membahas kelangkaan oksigen. Foto: ist

Pontianak, BerkatnewsTV. DPRD Kalbar apresiasi Gubernur Kalbar yang telah memberikan oksigen gratis untuk pasien isolasi mandiri (isoman).

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur menilai langkah ini sekaligus menjawab aspirasi masyarakat yang disampaikan ke dewan lantaran kelangkaan oksigen di Kalbar.

“Banyak masyarakat khususnya pasien isolasi mandiri yang menyampaikan keluhannya karena sulitnya mendapatkan oksigen dan obat-obatan. Sehingga mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah,” katanya, Sabtu (24/7).

Diakui Prabasa saat rapat kerja bersama eksekutif yakni Dinas Kesehatan, pihaknya telah menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut.

Baca Juga:

“Kami sampaikan agar Pemprov Kalbar dapat membantu pasien isoman untuk mendapatkan obat-obatan maupun oksigen. Alhamdullilah akhirnya sekarang direspon positif,” ujarnya.

Apalagi kelangkaan oksigen dan mahalnya obat-obatan disebutkan politisi Partai Golkar ini juga telah menjadi bahasan utama dalam saat rakor PPKM Darurat oleh Satgas Covid-19 di Kodam XII/ Tpr waktu lalu.

“Kita berharap masyarakat dapat teratur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan agar proses pembagian oksigen gratis berjalan lancar. Jadi, masyarakat tidak perlu khwatir,” harapnya.

DPRD tambah Prabasa memastikan akan melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksinya yang sudah melekat di lembaga kedewanan agar proses pembagian oksigen ini merata terpenuhi bagi pasien isoman.

Prabasa juga berharap pembagian oksigen gratis ini dapat berlaku di seluruh kabupaten/ kota di Kalbar.

“Untuk itu pemerintah kabupaten/ kota dapat menyampaikan ke Pemprov Kalbar berapa kebutuhan oksigen di daerahnya masing-masing sehingga dapat diketahui pasokan oksigen yang akan didatangkan dari luar,” imbaunya.

Tentunya menurut Prabasa harus ada kolaborasi dengan pemkab/ pemkot sebab hal ini tidak bisa dibebankan ke Pemprov Kalbar semata.(rob)