Pontianak, BerkatnewsTV. Lima bupati dan wakil bupati resmi dilantik oleh Gubernur Kalbar pada Jumat (26/2) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar setelah terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Kelima kepala daerah tersebut yakni Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis dan Wakil Bupati Syamsul Rizal, Bupati Sintang Jarot Winarno dan Wakil Bupati Sudiyanto.
Kemudian Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan dan Wakil Bupati Wahyuni Hidayat, Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yusra dan
Wakil Bupati Kluisen serta Bupati Ketapang Martin Rantan dan
Wakil Bupati Farhan.
Kelima kepala daerah ini terpilih pada Pilkada serentak yang dihelat pada tahun 2020. Seyogyanya ada 7 kepala daerah yang dilantik, namun dua lainnya masih ditunda yakni Sambas dan Sekadau.
Pelantikan Bupati dan Wabup Sambas terpilih akan dilaksanakan setelah bupati lama berakhir masa jabatannnya pada bulan Juni sedangkan pilkada Sekadau masih menunggu hasil proses gugatan di Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga:
Gubernur Kalbar Sutarmidji mengingatkan dua hal penting kepada bupati dan wakil bupati terpilih yang telah dilantik, yakni penanganan covid-19 dan karhutla.
“Tugas utama saudara ada dua yakni masalah covid dan karhutla. Penanganan covid harus terus jangan sampai lengah. Saya setiap malam hasil lab dikrim ke saya terus saya ikuti betul. Demmikian juga dengan karhutla saya ikuti betul,” ungkapnya.
Sutarmidji sebutkan dirinya tetap memutuskan setiap masuk Kalbar wajib menggunakan tes negatif PCR kendati mulai 1 April Kementerian Perhubungan menetapkan penggunaan GeNose C-19.
“Sebab sebelum kita menetapkan negatif PCR waktu itu gunakan antigen maka viraload yang positif ada miliaran, ratusan juta dan jutaan,” jelasnya.
Kebijakan menurut Sutarmidji akhirnya dalam waktu dua bulan terakhir ini viraloadnye tidak ada lagi yang puluhan juta. Sehingga tidak terlalu membayakan dan tidak fatal, sehingga yang fatal kecil.
“Yang meninggal rata-rata dari 33 itu 22 diantaranya terpapar dari luar Kalbar. Sehingga saya putuskan masuk Kalbar lewat udara pakai negatif PCR dan lewat laut gunakan antigen,” tegasnya.
Kemudian terkait karhutla, Midji meminta bupati dan wakil bupati terpilih untuk serius penanganannya. Dan segera menetapkan status siaga karhutla dan asap.
“Provinsi akan tetapkan status (siaga karhutla dan asap) jika minimal ada dua kabupaten sudah menetapkannya,” terangnya.
Ia sebutkan penetapan status siaga karhutla agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat baik berupa beli maupun modifikasi cuaca.
“Bukan gagahan untuk siaga bencana asap tapi semakin cepat kita tangani semakin bagus. Justru kalau tidak tetapkan akan salah kita. Kalau sudah kewalahan, api sudah dimana-mana apa bisa kita padamkan sendiri,” ujarnya.
Namun ia mempersilahkan kepala daerah memberikan solusi untuk penanganannya. “Kalau daerah ada solusi yang baik, sampaikan. Kita carikan solusinye bersamasama. Daerah berbuat apa, swasta berbuat apa dan provinsi juga berbuat apa,” tuturnya.
Midji juga meminta pemerintah daerah sering membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi.(tmB)
