Kayong Utara, BerkatnewsTV. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kayong Utara diminta agar lebih serius mendapatkan data warga yang meninggal dunia lebih cepat.
Data tersebut sangat besar manfaatnya. Selain agar updating data kependudukan terpelihara dengan baik, juga dapat digunakan untuk penghentian pembayaran BPJS serta oleh KPU dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Partai Golkar Abdurrani Kayong Utara di sela Rapat Pleno Pemutakhiran DPB.
Menurutnya data warga yang meninggal dunia ini merupakan salah satu persoalan pemantik masalah, jika data kependudukan seperti warga yang meninggal dunia tidak terdata dengan cepat maka pemkab KKU akan rugi terutama dalam hal BPJS akan terus dibayarkan.
“Mestinya Disdukcapil Punya formula yang tepat bagaimana setiap warga yang meninggal agar secepatnya data tersebut bisa didapatkan, sehingga berbagai persoalan yang menyangkut dengan persoalan tersebut dapat terurai dengan cepat juga,” ungkapnya.
Baca Juga:
Mantan Camat Simpang Hilir yang mulai berkiprah di politik itu juga mengungkapkan banyak munculnya persoalan warga yang meninggal dunia tidak terdata yang berakibat muncul persoalan seperti dalam pemilu dan pemilihan.
“Coba kita ingat munculnya istilah di masyarakat warga yang sudah meninggal dunia masih disuruh memilih atau warga yang sudah meninggal masih diantar surat untuk memilih pada saat hari pencoblosan,” tuturnya.
Ia berharap ada formula yang tepat, kerjasama yang akurat agar data kependudukan di Kayong Utara termutakhir dengan baik.(asa)
