Ketua Bapemperda beserta pimpinan dan anggota DPRD Kubu Raya saat sosialisasi regulasi baru terkait pemekaran kecamatan di Batu Ampar. Foto: Ist

Kubu Raya, BerkatnewsTV. Dokumen usulan pemekaran kecamatan mesti dilakukan revisi lantaran terbitnya regulasi baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 turunan dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Perubahan regulasi ini kami sampaikan saat sosialisasi di Kecamatan Batu Ampar waktu lalu. Sebab dokumen usulan yang lalu masih menggunakan regulasi yang lama,” kata Ketua Bapemperda DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin, Kamis (12/12).

Di Kubu Raya ada tiga kecamatan yang bakal dimekarkan yakni Kecamatan Sui Raya, Kecamatan Batu Ampar dan sebagian Kecamatan Kubu dan Teluk Pakedai.

Jainal juga mengungkapkan pemekaran kecamatan tersebut telah masuk dalam Propemperda DPRD Kubu Raya tahun 2020.

“Maka kami berharap kepada camat di wilayah masing-masing untuk meminta kepada tim pemekaran agar memperbaharui dokumen usulan, baik itu tentang SK Panitia, Berita Acara dan lain sebagainya,” harapnya.

Politisi PKB ini juga mengingatkan agar mengenai tapal batas desa menjadi atensi mengingat hal itu menjadi persyaratan pemekaran.(rob)