Pontianak, BerkatnewsTV. Empat pimpinan definitif DPRD Kalbar resmi dilantik pada Rabu (13/11) di aula Balairung DPRD Kalbar.
Politisi PDIP, M Kebing kembali dilantik untuk kedua kalinya menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalbar setelah partainya berhasil mengumpulkan 15 kursi di parlemen.
Pria kelahiran Putussibau, Kapuas Hulu ini sebelumnya juga menjabat sebagai ketua DPRD Provinsi Kalbar periode 2014-2019.
Kini, pria kelahiran 29 September 1958 resmi didapuk sebagai pimpinan tertinggi di legislatif periode 2019-2024.
Selian Kebing, tiga wakilnya juga dilantik. Mereka adalah Prabasa Anantatur sebagai wakil ketua 1 dari Partai Golkar. Sy Amin Muhammad dari Partai Nasdem menjadi Wakil ketua 2 dan Wakil Ketua 3, Suriansyah dari Partai Gerindra.
Usai diambil sumpah, Kebing kepada sejumlah media, mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak, terutama ketua sementara yang sudah menjalankan tugas hingga tuntas.
“Pastinya akan ada amanah baru lagi kepada kami, dan tentu bantuan semua pihak sangat kita harapkan karena untuk membangun perlu kordinasi dan kesiapan banyak pihak,” ujarnya.
Kerja kedewanan pun otomatis akan dimulai pasca pengambilan sumpah secara resmi. Alat kelengkapan DPRD menjadi proritas yang perlu dibahas agar fungsi kedewanan bisa berjalan.
“Badan-badan dan komisi segera kita bahas, pun kordinasi tetap akan kita lakukan dengan pemerintah, dalam hal ini gubernur karena ini bagian dari tugas kita. Intinya kita akan saling bekerjasama dengan baik, saya harap pemerintah juga bisa bekerjasama dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur, menekankan persoalan internal kedewanan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas kinerja dengan pemerintah.
“Tapi terlebih dahulu kita akan mengundang pimpinan fraksi untuk rapat. Semoga saja pimpinan fraksi sudah menyiapkan nama-nama yang akan ditempatkan di komisi-komisi,” ujarnya.
Alat kelengkapan dewan (AKD) pun kata dia akan menyusul untuk dibahas berikutnya.
“AKD ini penting. Sejauh ini DPRD sementara mengawasi saja sifatnya. Semoga dalam satu setengah bulan ke depan pembahasan komisi bisa tuntas, mengingat pembahasan rapat kerja dengan pemerintah harus segera dilakukan,” jelasnya.
Lalu AKD dibahas karena setelah itu DPRD memiliki agenda penting untuk dewan terpilih, yaitu pendidikan empat hari sebelum reses digelar akhir Desember. (wti)
