9 Jembatan Utama Bakal Dibangun di Kubu Raya. Gerindra Minta Prioritaskan Jembatan Sui Bulan

Anggota Fraksi Gerindra, Yuslanik

Kubu Raya, BerkatnewsTV. Fraksi Gerindra DPRD Kubu Raya berharap dalam kurun waktu lima tahun ada satu jembatan yang terealisasi di Kabupaten Kubu Raya selama era pemerintahan Muda – Jiwo.

Harapan itu disampaikan Juru bicara Fraksi Gerindra Yuslanik saat menyampaikan Pandangan Akhir (PA) terhadap Raperda RPJMD yang disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kubu Raya belum lama ini.

“Sesuai dengan RTRW Kubu Raya 20 tahun (2016-2036) yang telah disahkan Perdanya tahun 2016 lalu ada sembilan jembatan yang akan dibangun. Kami dari Fraksi Gerindra meminta dalam waktu lima tahun kedepan Pemkab Kubu Raya mampu membangun minimal satu jembatan. Ini bisa masuk juga dalam RPJMD 5 tahun,” kata Yuslanik.

Pembangunan sembilan jembatan utama yang masuk dalam RTRW Kubu Raya itu yakni Jembatan Kapuas III di Sui Kakap, Jembatan Sui Punggur Besar I menghubungkan Parit Sarem – Sui Nipah.

Jembatan Sui Punggur Besar II menghubungkan Rasau Jaya – Teluk Pakedai. Jembatan Sui Bulan menghubungkan Sui Bulan – Jangkang I. Jembatan Sui Kubu menghubungkan Air Putih – Teluk Nangka.

Jembatan Sui Kapuas Kecil I menghubungkan Sui Asam – Teluk Empening. Jembatan Sui Kapuas Kecil II menghubungkan Kali Ampok – Permata. Jembatan menghubungkan Sui Bemban – Sui Selamat serta Jembatan Sui Landak Desa Kuala Mandor A – Kuala Mandor B.

“Dari sembilan itu paling tidak yang dapat menjadi prioritas yakni Jembatan Sui Bulan yang menghubungkan Sui Bulan – Jangkang I,” ucapnya.

Alasannya menurut politisi dari dapil Kubater ini bahwa jembatan itu akan dapat membuka akses jalan darat di empat kecamatan yakni Sui Raya, Kubu, Batu Ampar dan Terentang. Bahkan menembus hingga Kabupaten Kayong Utara, Ketapang dan Sanggau.

Sementara untuk Jembatan Kapuas III di Sui Rengas Kecamatan Sui Kakap sudah dipastikan bakal dibangun tahun depan yang juga telah menjadi program utama provinsi.

“Tentunya untuk membangun jembatan-jembatan itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, nilainya Rp300-400 miliar. Maka harus sharing antara kabupaten, provinsi maupun pusat. Melewati jalur politik atau musrenbang. Jadi, minimal ada political will semua pihak untuk mewujudkannya,” pungkasnya.(rob)

Tulis Komentar